JAKARTA/MEDAN, Sabtu, 11 Oktober 2025, WIB — Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan seluruh beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan Bulog ke masyarakat harus terjaga mutunya. Di sisi pasokan, stok beras Bulog tercatat sekitar 3,89 juta ton per 6 Oktober 2025. Pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan beras 10 kg per KPM pada Oktober–November 2025 dan menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP Rp 12.500/kg (Rp 62.500/5 kg). Intervensi harga diprioritaskan di 214 kabupaten/kota, termasuk di Sumatra yang harga berasnya masih di atas HET.
Bapanas menyebut bantuan beras kembali disalurkan ke 18,277 juta KPM dengan tambahan Minyakita 2 liter per bulan selama Oktober–November. Kebijakan ini ditempuh untuk menahan inflasi pangan sekaligus memperkuat daya beli rumah tangga berpendapatan rendah. Sementara itu, Bulog menjaga suplai SPHP di ritel modern dan operasi pasar, mengikuti peta wilayah yang masih mengalami tekanan harga beras.
Arief Prasetyo Adi — “Kami di Badan Pangan Nasional bersama Bulog selalu memastikan beras yang disalurkan ke masyarakat dalam kondisi baik, layak konsumsi, dan terjaga mutunya.” Pada kesempatan lain, ia menegaskan standar mutu tak boleh ditawar: “Harus zero mistake kalau urusan kualitas beras untuk masyarakat.” Pernyataan ini diikuti instruksi agar pengelolaan stok, pergudangan, dan proses sortir beras CBP diperketat sebelum distribusi ke kanal SPHP, bantuan pangan, dan kebencanaan.
Bagi warga Sumatra, implikasinya nyata. Di Sumatera Selatan, Bulog Sumsel-Babel menegaskan HET SPHP Rp 12.500/kg (Rp 62.500/5 kg) di titik penjualan resmi, sementara sejumlah daerah melakukan operasi pasar agar harga di tingkat konsumen tetap terjangkau. Di Aceh, Bulog wilayah setempat melaporkan realisasi penyaluran beras SPHP belasan ribu ton sepanjang Januari–Oktober 2025. Pemerintah daerah diminta aktif menggelar Gerakan Pangan Murah dekat permukiman untuk mengurangi ongkos akses warga.
Latar belakang: data Bapanas menunjukkan stok CBP saat ini “cukup dan aman”, sejalan dengan pengadaan dalam negeri yang dominan. Namun, pergerakan harga beras di beberapa daerah masih sensitif terhadap musim tanam, cuaca, dan biaya logistik. Karena itu, Bapanas mengarahkan intervensi harga ke 214 kabupaten/kota yang harga eceran berasnya bertahan di atas HET. Di lapangan, disparitas harga juga dipengaruhi inisiatif operasi pasar lintas lembaga; pemerintah menekankan keseragaman patokan agar SPHP tetap kompetitif dan mudah diakses.
Ke depan, Bapanas menyiapkan tiga langkah: pertama, memperbanyak titik serap dan distribusi SPHP di ritel modern dan pasar tradisional; kedua, memperketat quality control di gudang Bulog, termasuk rotasi stok dan pengawasan kemasan; ketiga, mengawal kelanjutan bantuan beras 10 kg/KPM dan paket minyak goreng hingga akhir November. Pemerintah daerah di Sumatra diimbau menyampaikan kebutuhan tambahan titik layanan berbasis kecamatan dan memutakhirkan data penerima agar penyaluran tepat sasaran.
