Jakarta, GemaSumatra.com – Sebuah video yang merekam aksi penjarahan oleh sekelompok pemuda saat aksi unjuk rasa sistematis menolak RUU antikorupsi beredar luas di media sosial. Peristiwa ini memicu keprihatinan publik dan menjadi sorotan aparat keamanan yang langsung turun tangan, Sabtu (5/7/2025).
Video berdurasi sekitar 30 detik menampilkan kerumunan muda-mudi merusak etalase minimarket di kawasan demo, mengambil barang-barang antara lain makanan, minuman, serta kebutuhan harian. Aksi dilakukan secara cepat dan terorganisir, membuat suasana gaduh dan memicu kepanikan warga sekitar.
Menurut catatan berbagai unjuk rasa besar, insiden seperti ini bukan yang pertama. Dalam demo menolak RUU Pilkada Agustus 2024, misalnya, aparat mencatat banyak demonstran—termasuk pelajar—terlibat dalam kerusuhan, vandalisme, hingga penjarahan fasilitas umum.
Polisi mengonfirmasi telah mengamankan 15–20 pelaku yang terekam dalam video. Satu per satu remaja ini diperiksa dan diarahkan untuk proses hukum di Unit Kriminal Khusus Polres Metro. “Kami tidak menoleransi perusakan atau perilaku kriminal di tengah aksi damai,” ujar Kasat Reskrim Metro Jaya, AKBP Rizal Maulana.
Penyelidikan awal menunjukkan motif para pelaku adalah “kesempatan oportunistik.” Mereka melihat kerumunan aksi sebagai peluang melakukan kejahatan kecil. Ini mirip modus yang sering muncul saat kerumunan besar, seperti penjarahan terhadap toko elektronik di luar negeri saat kerusuhan beberapa tahun lalu.
Pengamat sosial Dr. Hana Mulyani menyoroti perbedaan antara demonstrasi konstitusional dan oportunisme kriminal. “Saat massa besar membanjiri jalan, sebagian kecil memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Ini perlu dicegah melalui penguatan koordinasi kepolisian dan kesadaran kolektif rakyat,” katanya.
Kondisi terkini menunjukkan polisi masih melakukan penyisiran rekaman kamera CCTV dan media sosial untuk mengidentifikasi pelaku lainnya. Sementara itu, aparat juga memperkuat pengamanan fasilitas umum di sepanjang jalur aksi hingga titik tujuan massa.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Fadli, mendesak pelaku segera diproses dan nama baik demonstrasi damai direstorasi. Ia juga memerintahkan dinas terkait membersihkan sisa kerusakan dan mengoptimalkan pemulihan pasar serta toko-toko kecil di kawasan terdampak.
