GEMASUMATRA.COM – Sejak pagi, ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis hak asasi kembali berkumpul di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, menuntut penyelesaian tuntas atas krisis yang melanda kehidupan rakyat kecil. Aksi kali ini menyoroti tiga isu utama: penyelidikan kekerasan oleh aparat keamanan, penghapusan tunjangan miring legislator, dan peningkatan upah minimum.
Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes nasional yang telah berlangsung sejak akhir Agustus, dipicu oleh kontroversi tunjangan hunian bagi 580 anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan—sekitar sepuluh kali lipat upah minimum Jakarta—dan diperparah dengan insiden tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis polisi. Aksi memicu kemarahan publik dan kerusuhan yang tersebar ke banyak daerah di Indonesia.
Koalisi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden tersebut, disertai sejumlah tuntutan reformasi menyeluruh terhadap institusi negara dan penyaringan anggaran parlemen. Sementara itu, buruh dari kelompok GEBRAK bergabung dalam demonstrasi menuntut kenaikan upah dan pembebasan para demonstran yang ditahan.
Hingga saat ini, baru sebagian kecil tuntutan yang digarisbawahi pemerintah, seperti moratorium tunjangan tertentu bagi DPR dan penghentian perjalanan dinas ke luar negeri. Namun tuntutan lebih substansial—seperti pencopotan militer dari urusan sipil, penghentian kekerasan polisi, serta jaminan upah layak—masih belum dipenuhi penuh.
Aparat keamanan, mencermati aksi hari ini, menyiagakan barisan pengamanan dengan kesiapsiagaan tinggi. Sementara sejumlah kalangan internasional—termasuk organisasi hak asasi—mengawasi ketat bagaimana tindakan selanjutnya akan memengaruhi kondisi demokrasi dan stabilitas sosial di Tanah Air.
