MEDAN, Rabu, 8 Oktober 2025, WIB — Komjen Pol Dr. Dwiyono resmi menyandang pangkat bintang tiga dan kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI). Kenaikan pangkat digelar di Rupattama Mabes Polri pada Senin (6/10) malam, beriring transformasi BP2MI menjadi kementerian penuh.
Upacara kenaikan pangkat menyertakan 27 perwira tinggi Polri, empat di antaranya menjadi komisaris jenderal. Dwiyono sebelumnya dilantik sebagai Sekjen KemenP2MI pada 5 Februari 2025. Ia lahir di Demak, Jawa Tengah, 23 Juni 1972; lulusan Akpol 1994, melanjutkan PTIK (2002), Sespim (2009), Sespimti (2018), magister UI (2007), dan doktor Universitas Jayabaya (2025).
Di karier Polri, Dwiyono pernah bertugas di Polres Metro Jakarta Utara (1995) sebelum dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis di Baintelkam Polri serta Badan Intelijen Negara (BIN)—antara lain Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur, Direktur Aparatur Negara, Direktur Respon Ancaman, dan Direktur Deteksi Dini (siber). Pengalaman intelijen ini menjadi bekal mengelola tata kelola KemenP2MI.
Sekjen KemenP2MI, Dwiyono — “Kita senang mendapatkan saran masukan, terlebih lagi yang mendukung percepatan revisi UU 18/2017 sebagai payung hukum dan fondasi pelaksanaan tugas,” ujarnya saat menerima aspirasi ASPATAKI. Ia menekankan usulan deposito bukan berasal dari KemenP2MI dan masih dalam proses pembahasan di legislatif.
Bagi warga Sumatra, penguatan KemenP2MI beririsan langsung dengan pencegahan PMI non-prosedural menuju Malaysia dan Singapura. Misalnya, akhir September, Polda Sumut menggagalkan keberangkatan 36 calon PMI non-prosedural di Asahan dan menyerahkannya ke BP3MI Sumut untuk fasilitasi pemulangan—ilustrasi pentingnya koordinasi pusat–daerah dalam perlindungan.
Secara kelembagaan, transformasi BP2MI menjadi KemenP2MI diperkuat regulasi turunan dan program seperti Desa Migran Emas, peningkatan layanan BP3MI, serta penguatan tata kelola penempatan. Dengan latar belakang keamanan dan intelijen, Dwiyono diharapkan mendorong penegakan terhadap calo/TPPO serta mempercepat layanan dokumen, pelatihan, dan kepulangan PMI.
Ke depan, KemenP2MI menyiapkan penyelarasan regulasi, termasuk revisi UU 18/2017, peningkatan pelayanan di perbatasan/embarkasi, dan edukasi migrasi aman. Warga Sumatra disarankan memanfaatkan kanal resmi BP3MI di provinsi masing-masing dan menghindari jalur tidak prosedural. Agenda detail program dan penempatan kerja terbaru menunggu pembaruan resmi KemenP2MI. [Menunggu verifikasi]
