KISARAN, Sumatera Utara, Rabu, 26 November 2025, 12.15 WIB — Pemerintah Kabupaten Asahan dan DPRD resmi menyetujui Rancangan APBD 2026 dengan total belanja sekitar Rp1,567 triliun. Di tengah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp247 miliar, anggaran tahun depan difokuskan untuk menjaga layanan dasar dan pelayanan publik tetap berjalan.
Pengesahan R-APBD 2026 berlangsung di Kisaran, Selasa, 25 November 2025. Dalam dokumen resmi Pemkab Asahan, penurunan TKD dari pemerintah pusat disebut sebagai konsekuensi penyesuaian fiskal nasional, sehingga sejumlah program infrastruktur harus dijadwal ulang.
Pemerintah daerah menyatakan akan melakukan penajaman program untuk memastikan belanja yang tersisa benar-benar dirasakan masyarakat.
Total belanja Rp1.567.159.986.889 itu akan diarahkan terutama ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial. DPRD menegaskan, meski anggaran mengecil, pemenuhan layanan dasar seperti puskesmas, sekolah, air bersih, dan penanganan lingkungan permukiman tidak boleh dikurangi. Penyesuaian justru dilakukan pada proyek fisik skala besar yang dinilai bisa ditunda satu–dua tahun ke depan.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin — “Penyesuaian TKD adalah tantangan yang harus kita sikapi dengan bijak. Beberapa program infrastruktur memang dijadwal ulang, tetapi layanan dasar dan pelayanan publik tetap kami jaga agar warga tidak kehilangan hak-hak dasarnya.”
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane menyatakan seluruh fraksi memahami konsekuensi pemangkasan TKD. DPRD dan Pemkab sepakat menata ulang prioritas anggaran dengan menempatkan program kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan dukungan pada desa sebagai fokus utama. Penyesuaian juga dilakukan pada sisi pendapatan dan pembiayaan daerah agar pembangunan tetap berkesinambungan.
Bagi warga, komposisi APBD 2026 ini akan menentukan ketersediaan layanan publik sehari-hari, mulai dari jam operasional puskesmas, perbaikan jalan lingkungan, hingga bantuan sarana usaha kecil.
Pelaku UMKM di Kisaran misalnya berharap belanja pemerintah tetap menyentuh kegiatan pasar rakyat, promosi produk lokal, dan pelatihan usaha, mengingat tekanan ekonomi masih terasa setelah pandemi dan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok.
Secara regional, kondisi Asahan mencerminkan tren di banyak daerah di Sumatera Utara yang juga melakukan pengetatan belanja akibat penyesuaian TKD dan dinamika APBN.
Sejumlah kabupaten lain di Sumut masih membahas KUA–PPAS dan R-APBD 2026 dengan pola serupa: mengurangi belanja aparatur dan menahan proyek prestisius, sambil menjaga ruang fiskal untuk program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.
Selanjutnya, R-APBD Asahan 2026 akan dikirim ke Gubernur Sumut untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pemerintah daerah mengajak masyarakat mengikuti proses ini secara kritis, termasuk melalui mekanisme musrenbang dan pengawasan publik, agar setiap rupiah anggaran yang terbatas tetap memberi manfaat nyata bagi warga Asahan.
