[JAKARTA], Jumat, 5 Desember 2025, 11.00 WIB — Pemerintah pusat menegaskan akan mengaudit izin tambang dan kehutanan di kawasan terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyusul bencana yang menewaskan sedikitnya 836 orang dan melukai lebih dari 2.600 warga. Program rehabilitasi dan rekonstruksi 100 hari juga disiapkan untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi tersebut yang terdampak paling parah.
Data terbaru BNPB per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 16.00 WIB menunjukkan 836 korban meninggal, 518 orang hilang, dan sekitar 2.700 orang luka-luka akibat rangkaian banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Lebih dari 3,3 juta penduduk terdampak dan sekitar satu juta orang mengungsi di sedikitnya 50 kabupaten/kota.
Dalam rapat dengan parlemen, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah akan meninjau tata kelola hutan di sekitar daerah bencana, mempertimbangkan moratorium izin baru, dan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Di saat yang sama, Menteri Investasi/ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa izin tambang yang terbukti melanggar ketentuan tata lingkungan juga berpotensi dicabut, terutama di wilayah yang terdampak langsung.
Sejumlah organisasi lingkungan, termasuk jaringan pemantau deforestasi dan kelompok masyarakat sipil, menilai hilangnya jutaan hektare hutan di Sumatra dalam dua dekade terakhir membuat lereng dan daerah aliran sungai semakin rentan, sehingga banjir bandang menjadi lebih destruktif. Media internasional dan regional mencatat, sebagian besar korban jiwa berada di wilayah yang dekat dengan area konsesi sawit, tambang, dan proyek infrastruktur besar.
Bagi warga Sumatra, fokus utama tetap pada pemulihan layanan dasar: listrik, air bersih, dan akses jalan. Pemerintah menyiapkan alokasi dana khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik dalam kurun sekitar 100 hari, termasuk perbaikan ratusan jembatan, relokasi permukiman di zona merah longsor, serta pembangunan hunian sementara bagi pengungsi. Program ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat di kabupaten-kabupaten paling terdampak seperti Tapanuli Tengah, Agam, dan Aceh Timur.
Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah di Sumatra memperbarui peta risiko bencana, mengintegrasikan data izin tambang dan perkebunan, serta memperketat pengawasan pembukaan lahan di lereng dan hulu sungai. Warga diimbau aktif melaporkan aktivitas pembalakan dan penambangan ilegal di sekitar permukiman, sementara BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat masih bisa terjadi di wilayah barat Sumatra dalam beberapa hari ke depan.
