BANDA ACEH, Aceh, Sabtu, 13 Desember 2025, 10.30 WIB — Puluhan petani dari Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, terpaksa memikul karung-karung cabai melewati jalur berlumpur hingga puluhan kilometer menuju Lhokseumawe dan Bener Meriah, setelah akses jalan utama putus akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November lalu.
Berdasarkan kesaksian warga, perjalanan dimulai dari perkampungan di Ketol menggunakan kendaraan hingga titik terakhir yang bisa dilalui, lalu dilanjutkan berjalan kaki melewati jalur KKA di Aceh Utara. Sebagian petani mengaku membutuhkan waktu hingga empat jam berjalan dengan memikul cabai sebelum kembali naik kendaraan menuju pusat kota untuk menjual hasil panen dan membeli beras.
“Karena jalan putus, kami tidak bisa menggunakan kendaraan, jadi kami harus berjalan melewati lumpur setinggi lutut selama sekitar empat jam,” tutur Riza, salah satu petani muda asal Aceh Tengah, yang mengaku sudah beberapa kali bolak-balik menjual cabai ke Lhokseumawe demi memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.
Sebagian petani menjual cabai merah di kisaran Rp 50.000 per kilogram dan cabai rawit Rp 60.000 per kilogram, lalu menukar sebagian hasil penjualan dengan beras. Di beberapa kampung yang logistiknya makin menipis, cabai bahkan diperlakukan seperti “mata uang” untuk barter langsung dengan beras beberapa liter per kilogram cabai.
Sebelum bencana, pasokan cabai dari sentra-sentra di dataran tinggi Gayo mengalir lancar ke Banda Aceh, Medan, dan Lhokseumawe. Kini, selain jalur distribusi terganggu, harga cabai di sejumlah pasar sempat melambung hingga Rp 200.000 per kilogram pada akhir November, sebelum perlahan turun seiring mulai normalnya pasokan di beberapa titik.
BNPB mencatat banjir bandang dan longsor yang dipicu siklon Senyar telah memutus ratusan jembatan dan ruas jalan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan lebih dari seratus ribu rumah rusak dan kerugian ekonomi ditaksir puluhan triliun rupiah. Data jumlah korban dan kerusakan masih terus diperbarui [Menunggu verifikasi].
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menjanjikan percepatan perbaikan akses jalan serta skema bantuan khusus untuk petani terdampak. Namun selama alat berat belum bisa menjangkau semua lokasi, warga masih bergantung pada jalur darat alternatif, gotong royong antar kampung, dan distribusi bantuan menggunakan helikopter maupun perahu.
