PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditargetkan dapat ditetapkan melalui peraturan daerah pada Desember 2026. Kebijakan tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya jangka panjang menekan risiko banjir dan genangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Yudha Fardyansah menyampaikan rencana tersebut di Palembang pada Selasa, 17 November 2026. Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui pengerukan sungai dan pembersihan saluran drainase.
Melalui RDTR, pemerintah kota bermaksud mengarahkan pemanfaatan kawasan agar lebih memperhatikan kondisi lingkungan dan sistem aliran air. Penataan ruang dinilai penting karena perubahan penggunaan lahan dan perkembangan kawasan dapat memengaruhi kemampuan kota mengelola limpasan hujan.
Selain penyusunan dokumen tata ruang, jajaran Dinas PUPR menjalankan langkah pencegahan dalam program Palembang Gerak Cepat. Pekerjaan di lapangan termasuk membersihkan sampah dan sedimentasi pada drainase serta alur sungai untuk menjaga kelancaran aliran air.
Yudha melaporkan bahwa berdasarkan evaluasi lapangan dalam sepekan sebelumnya, sebanyak 12 titik genangan yang pernah masuk daftar evaluasi musim hujan tidak lagi ditemukan. Pernyataan itu merupakan hasil evaluasi yang dilaporkan pemerintah kota dan bukan jaminan bahwa titik tersebut bebas genangan pada seluruh kejadian hujan berikutnya.
Target penetapan RDTR pada Desember masih merupakan rencana. Pelaksanaan kebijakan selanjutnya bergantung pada proses penyusunan dan penetapan ketentuan yang berlaku.







