BANDA ACEH, ACEH, Kamis, 11 Desember 2025, 12.45 WIB — Pemerintah Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung 12–25 Desember 2025. Langkah ini diambil karena banjir dan longsor masih berdampak luas pada ratusan ribu warga serta infrastruktur dasar di puluhan kabupaten/kota.
Pj Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengumumkan perpanjangan status di Banda Aceh pada Rabu malam, 10 Desember 2025. Data Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh menunjukkan 1.951.426 jiwa terdampak di 3.678 desa, dengan 817.742 warga masih mengungsi di 2.186 lokasi.
Hingga Kamis dini hari, tercatat 407 orang meninggal dunia, 31 orang masih hilang, 479 luka berat, dan 3.845 luka ringan. Di sisi infrastruktur, 157.318 rumah rusak, 89.206 hektare lahan sawah, serta 14.725 hektare perkebunan terdampak. Selain itu, 259 perkantoran, 207 tempat ibadah, 266 sekolah, 15 pondok pesantren, 461 titik jalan, 332 jembatan, dan 132 RS/puskesmas ikut rusak.
“Saya Gubernur Aceh dengan ini menyatakan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh 2025,” ujar Mualem. Ia menegaskan, perpanjangan diperlukan agar evakuasi, distribusi logistik, dan perbaikan konektivitas jalan-jembatan dapat berjalan lebih terkoordinasi.
Perpanjangan status ini memastikan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan darurat, dan bantuan sosial tetap diprioritaskan di daerah terdampak, terutama Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, dan sejumlah kabupaten lain yang menjadi kantong pengungsi terbesar. Warga diminta bersabar karena sebagian akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan membutuhkan waktu lebih panjang.
Bencana banjir dan longsor kali ini disebut sebagai salah satu krisis terburuk di Aceh sejak tsunami 2004, dengan lonjakan pengungsi mencapai ratusan ribu jiwa dan kerusakan rumah lebih dari 138 ribu unit di provinsi ini saja. Pemerintah pusat dan lembaga kemanusiaan mulai menggelar operasi logistik dan layanan psikososial untuk anak-anak di lokasi pengungsian.
Mualem menyebut durasi 14 hari bersifat fleksibel dan bisa kembali diperpanjang bila kondisi lapangan belum pulih. Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan lebat dan longsor susulan, serta terus mengikuti informasi resmi pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG sebelum beraktivitas di sekitar bantaran sungai dan tebing rawan longsor.
