Fatih Architecture Studio Banner
Fatih Architecture Studio Banner

Aceh Perpanjang Tanggap Darurat hingga 22 Januari

Subfokus pemulihan akses, logistik, dan layanan publik

Banjir Aceh Besar 81 rumah (Pok Rie)
Banjir Aceh Besar 81 rumah (Pok Rie)

BANDA ACEH, Senin, 12 Januari 2026, 09.30 WIB — Pemerintah Aceh memperpanjang untuk ketiga kalinya status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Januari 2026. Perpanjangan ini ditujukan mempercepat pembersihan lingkungan, distribusi logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan akses jalan dan jembatan di wilayah yang masih terdampak dan sebagian dilaporkan terisolasi.

Perpanjangan status berlaku 14 hari, terhitung 9–22 Januari 2026. Pemerintah provinsi menyatakan langkah ini mempertimbangkan sebaran korban terdampak, keterbatasan logistik di kabupaten/kota terdampak, serta kebutuhan percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan.

Dalam rapat koordinasi, Pemerintah Aceh juga meminta pemerintah kabupaten/kota menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada pekan ketiga Januari 2026 sebagai dasar pemulihan lintas sektor.

Baca Juga:  OKI Tanggap Darurat Banjir sampai 31 Januari, 7.176 KK Terdampak

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan perpanjangan status dibutuhkan agar penanganan berjalan merata hingga ke gampong yang sulit diakses. “Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” ujar Muzakir Manaf.

Dari sisi warga, perpanjangan status diharapkan berdampak langsung pada pemulihan akses menuju sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan jalur distribusi bahan pokok. Pemerintah juga menekankan kebutuhan pembersihan lumpur dan puing di permukiman, sarana ibadah, serta fasilitas publik agar aktivitas harian bisa pulih bertahap.

Baca Juga:  Atlet Selam Sabang Raih Emas di PON XXI Aceh-Sumut

Sebagai konteks, sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi dampak bencana hidrometeorologi sejak akhir 2025, termasuk laporan adanya desa-desa yang sempat terisolasi akibat kerusakan akses. Pemerintah daerah diminta memutakhirkan data kebutuhan dan kondisi lapangan agar penanganan terukur.

Ke depan, Pemerintah Aceh menginstruksikan pemulihan jalan dan jembatan dipercepat untuk mengembalikan konektivitas. Warga diimbau mengikuti informasi resmi pemerintah dan memperhatikan peringatan cuaca setempat, terutama di area rawan banjir dan longsor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *