[BIREUEN], Selasa, 20 Januari 2026, 09.30 WIB — Pemerintah daerah di Aceh, termasuk Bireuen, memperpanjang status tanggap darurat pascabanjir dan dampak ikutan yang masih dirasakan warga. Perpanjangan ini menjadi dasar percepatan pemulihan layanan publik, perbaikan fasilitas pendidikan, serta penyaluran dukungan bagi keluarga terdampak.
Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan karena kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan awal masih berjalan, terutama pada wilayah dengan kerusakan fasilitas umum dan layanan dasar yang belum sepenuhnya pulih. Di Bireuen, agenda pemulihan difokuskan pada akses mobilitas warga, kebersihan lingkungan sekolah, serta keberlanjutan layanan kesehatan bagi kelompok rentan.
Secara provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut 11 kabupaten/kota di Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Skema status ini penting agar koordinasi lintas instansi tetap dapat dilakukan secara cepat, termasuk dukungan logistik, layanan pengungsian, hingga pemulihan sarana publik yang terdampak.
Suharyanto, Kepala BNPB, “Sebanyak 11 dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh memperpanjang status tanggap darurat, sementara sebagian lainnya beralih ke transisi darurat ke pemulihan.”
Bagi warga Bireuen, status tanggap darurat yang diperpanjang diharapkan mempercepat pembersihan fasilitas pendidikan dan ruang publik, sehingga aktivitas belajar mengajar dan layanan administrasi kembali normal. Sejumlah warga juga masih memerlukan dukungan kebutuhan harian, layanan kesehatan, serta kepastian akses transportasi di titik-titik yang sempat terdampak banjir dan material lumpur.
BNPB juga mencatat adanya daerah di Aceh yang masuk fase transisi darurat ke pemulihan, namun sebagian kabupaten/kota lain—termasuk yang memperpanjang tanggap darurat—masih memerlukan waktu dan sumber daya untuk memastikan layanan dasar stabil. Pemerintah daerah diminta menjaga pembaruan data kerusakan dan kebutuhan warga agar penanganan tepat sasaran.
Ke depan, pemerintah daerah bersama BPBD setempat melanjutkan pemutakhiran pendataan dampak, penetapan prioritas perbaikan fasilitas umum, serta penguatan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. Warga diimbau mengikuti informasi resmi pemerintah/instansi kebencanaan setempat dan segera melapor jika ada titik rawan baru atau kebutuhan mendesak di lingkungan masing-masing.
