ACEH TIMUR, Jumat, 13 Maret 2026, 00.24 WIB — Sebanyak 1.954 warga dari 601 keluarga di Kabupaten Aceh Timur masih bertahan di pengungsian pascabencana hidrometeorologi. Pemerintah kabupaten menyebut percepatan penempatan hunian sementara menjadi fokus utama agar beban warga menjelang Lebaran berkurang.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyatakan ribuan penyintas itu merupakan bagian dari warga terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Di saat yang sama, pemkab juga melaporkan 3.005 unit hunian sementara atau huntara sudah ditempati masyarakat terdampak dan tersebar di 18 kecamatan.
Angka itu menunjukkan proses pemulihan berjalan, tetapi belum seluruh keluarga keluar dari pengungsian. Dengan 601 keluarga masih bertahan di lokasi penampungan, kebutuhan dasar seperti tempat tinggal layak, logistik, layanan kesehatan, dan akses sekolah tetap menjadi isu utama bagi warga di wilayah pedalaman maupun kawasan yang akses jalannya sempat terganggu.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, “Hingga saat ini, ada sebanyak 601 keluarga dengan 1.954 jiwa masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025 masih berada di pengungsian.” Keterangan itu disampaikan saat menjelaskan perkembangan penanganan penyintas di daerahnya.
Bagi warga, percepatan pemindahan ke huntara penting bukan hanya untuk tempat tinggal sementara, tetapi juga untuk memulihkan rutinitas ekonomi keluarga. Saat masa Ramadan dan menjelang Idulfitri, kepastian hunian berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga, mobilitas anak sekolah, hingga akses layanan kesehatan dan distribusi bantuan sosial.
Dalam catatan pemkab, perhatian terhadap pengungsi sudah dilakukan sejak Desember 2025 melalui distribusi bantuan tanggap darurat dan kunjungan langsung bupati ke sejumlah titik terdampak. Pada perkembangan terbaru, fokus penanganan bergeser dari fase darurat menuju pemulihan bertahap melalui penyediaan huntara dan penataan dukungan logistik.
Langkah berikutnya yang paling dinanti warga adalah penambahan unit layak huni bagi keluarga yang masih berada di pengungsian, disertai kepastian layanan dasar sampai seluruh penyintas bisa keluar dari barak. Warga diimbau mengikuti pendataan resmi pemkab dan BPBD agar penyaluran bantuan tidak terlewat.
