BANDA ACEH, Aceh, Jumat, 10 Oktober 2025, WIB — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melantik sembilan pejabat eselon II, termasuk Marthunis sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, dengan penekanan percepatan layanan pengembangan kompetensi ASN.
Dalam komposisi pelantikan, lima kursi kepala dinas, dua kepala badan, satu staf ahli gubernur, dan satu asisten sekretariat daerah resmi berganti. Nama Marthunis dipromosikan dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Aceh menjadi Kepala BPSDM Aceh.
Sejumlah jabatan lain yang dilantik antara lain Kepala Disbudpar, DPMPTSP, Disperindag, Kominsa, Kepala Sekretariat BRA, Staf Ahli Gubernur, dan Asisten I. Pemerintah Aceh menyebut pergeseran ini bagian dari penguatan birokrasi dan akselerasi kinerja lintas sektor.
Secara kelembagaan, BPSDM Aceh memegang mandat kunci: menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM aparatur, menyelenggarakan pelatihan/pendidikan, memfasilitasi sertifikasi kompetensi, hingga pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Dengan perubahan kepemimpinan ini, program latsar CPNS, diklat teknis-fungsional, hingga skema sertifikasi diharapkan lebih adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf — “Bekerjalah keras untuk mendukung penyempurnaan administrasi Pemerintah Aceh. Mudah-mudahan ada perubahan dari segi pelayanan agar lebih sinergi dan lebih terarah.”
Ia juga menegaskan rotasi dilakukan selektif melalui mekanisme Baperjakat dan meminta pejabat baru membangun tim solid serta menjunjung akuntabilitas.
Bagi warga dan pelaku layanan publik di Aceh, dampak langsungnya berupa peningkatan kapasitas ASN frontliner—dari operator layanan administrasi kependudukan, tenaga teknis kesehatan, hingga pengawas lapangan infrastruktur.
Pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training) dan sertifikasi yang tepat sasaran akan berpengaruh pada waktu tunggu layanan, kualitas respons aduan, serta konsistensi standar kerja di OPD.
Latar singkat, Marthunis (ejaan resmi dengan huruf “h”) tercatat sebagai pejabat Pemerintah Aceh yang sebelumnya memimpin Dinas Pendidikan Aceh. Ia memiliki rekam jejak di sektor perencanaan dan pendidikan. Sejumlah media lokal sempat menulis “Martunis”, namun rujukan resmi kedinasan menuliskan “Marthunis”. Pergantian nakhoda BPSDM ini juga dibarengi pernyataan gubernur bahwa posisi yang masih kosong akan segera diisi untuk menjaga kesinambungan program.
Langkah berikutnya, BPSDM Aceh di bawah kepemimpinan baru diharapkan menyusun rencana aksi 100 hari: pemetaan gap kompetensi ASN, kalender diklat prioritas (layanan dasar, pengadaan barang/jasa, SPBE), perluasan kemitraan sertifikasi, serta evaluasi outcome pelatihan pada indikator kinerja layanan publik. OPD diminta mengirimkan kebutuhan pelatihan berbasis data agar program BPSDM selaras dengan target RPJMA 2025–2029.
