Fatih Architecture Studio Banner
Fatih Architecture Studio Banner

Tolak Pemindahan Rute Kapal Aceh Hebat 1, Warga Simeulue Khawatir Harga Sembako Melonjak

Masyarakat Simeulue turun ke jalan menolak wacana pemindahan rute kapal Aceh Hebat 1. Mereka khawatir, tanpa kapal ini, harga bahan pokok di pulau ujung barat Aceh akan kembali melambung.

Pemindahan Rute Kapal Aceh Hebat 1 (Kelly)
Pemindahan Rute Kapal Aceh Hebat 1 (Kelly)

SIMEULUE – Hujan tidak menghalangi puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Simeulue Bersatu (MSB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRK dan Kantor Bupati Simeulue, Kamis (20/11/2025). Mereka menolak wacana pemindahan rute kapal Aceh Hebat 1 (AH1) yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi laut masyarakat.

Rencana yang beredar, kapal AH1 akan digeser untuk melayani rute lain, yakni Krueng Geukueh–Penang. Kabar ini langsung memicu kegelisahan warga Simeulue yang selama bertahun-tahun bergantung pada kapal tersebut untuk mobilitas manusia maupun barang.

Kapal Bukan Hanya Soal Perjalanan

Koordinator MSB, Hardani, menegaskan bahwa keberadaan kapal AH1 jauh melampaui fungsi transportasi biasa. Menurutnya, kapal ini berperan besar menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di kabupaten kepulauan tersebut.

Baca Juga:  Aceh–Riau: Baksos HUT TNI, 500 Paket Sembako

Ia mencontohkan, ketika jadwal pelayaran AH1 berjalan normal, pasokan beras, minyak goreng, dan bahan kebutuhan lain mengalir stabil sehingga harga relatif terjaga. Sebaliknya, ketika pelayaran terganggu, warga segera merasakan lonjakan harga di pasar karena stok menipis.

“Bagi kami, kapal Aceh Hebat 1 ini menyangkut urusan hidup sehari-hari, bukan sekadar moda transportasi,” ujarnya dalam orasi.

Selain menyangkut harga sembako, AH1 juga menjadi akses penting bagi warga yang harus bepergian untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Banyak pasien rujukan dari Simeulue yang harus ke rumah sakit di daratan Aceh, dan kapal ini menjadi salah satu jalur utama mereka.

Tuntutan: Tambah Transportasi, Bukan Mengurangi

Dalam aksi tersebut, MSB menegaskan dua hal. Pertama, mereka menolak pemindahan rute kapal AH1 dari jalur Simeulue–Calang. Kedua, mereka justru meminta penambahan sarana transportasi laut maupun udara ke pulau Simeulue.

Baca Juga:  Lhokseumawe Tertinggi dalam Tingkat Pengangguran di Aceh 2024

Seorang warga Simeulue Timur, Yan, menyebut bahwa sebagai daerah kepulauan, Simeulue seharusnya mendapat perhatian ekstra dalam hal konektivitas. Ia mengusulkan, selain mempertahankan kapal, pemerintah juga perlu memberikan subsidi tiket pesawat bagi warga yang harus bepergian untuk pengobatan atau urusan mendesak lainnya.

“Yang kami butuh itu penambahan transportasi, bukan pengurangan,” ujarnya.

Ancang-Ancang Aksi ke Banda Aceh

MSB menyatakan aksi ini belum akan menjadi yang terakhir. Mereka berencana mengawal isu ini sampai tuntas, bahkan menyiapkan opsi menggelar aksi lanjutan di Banda Aceh jika Pemerintah Provinsi Aceh tetap bersikukuh memindahkan rute kapal AH1.

Pemerintah daerah Simeulue dan DPRK Simeulue didorong untuk lebih vokal menyuarakan aspirasi masyarakat dalam dialog dengan pemerintah provinsi. Bagi warga, hilangnya satu jalur kapal saja bisa berimbas langsung ke harga kebutuhan pokok dan biaya hidup di pulau tersebut.

Baca Juga:  Peningkatan Kasus HIV/AIDS di Banda Aceh

Dampak Lebih Luas bagi Aceh Barat

Isu ini tidak hanya menyentuh Simeulue, tetapi juga jalur logistik di pesisir barat–selatan Aceh. Simeulue selama ini menjadi salah satu simpul perikanan dan perdagangan yang memasok ikan dan komoditas lain ke daerah sekitar. Gangguan konektivitas akan berdampak berantai pada pelaku usaha kecil, nelayan, dan pedagang di kawasan tersebut.

Di tengah kondisi cuaca laut yang juga diperkirakan mengalami gelombang sedang hingga tinggi di perairan barat Sumatra menurut BMKG, kejelasan jadwal dan rute kapal penumpang menjadi semakin vital.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pemerintah Aceh. Apakah rute kapal AH1 akan tetap dipertahankan, dicarikan solusi alternatif, atau diganti dengan skema lain yang tidak merugikan warga kepulauan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *