Jakarta, Gema Sumatra – Sekitar 150-200 orang dari kalangan Generasi Z berkumpul di seberang Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (19/12).
Massa aksi ini memprotes kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025.
Massa aksi terdiri dari mahasiswa, pekerja lepas, karyawan agensi, hingga penggemar budaya Jepang dan Korea.
Pekerja kreatif, freelancer, wibu, dan K-popers juga turut bergabung.
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai slogan, seperti “PPN Tinggi, Daya Beli Menurun” dan “Generasi Z Tolak PPN 12%”.
Aksi ini terinspirasi oleh petisi daring yang di mulai oleh akun “Bareng Warga” di platform Change.org sejak 19 November 2024.
Petisi tersebut menyerukan penolakan kenaikan PPN, mengingat dampaknya yang di khawatirkan akan membebani masyarakat, terutama generasi muda.
Hingga Kamis (19/12) pukul 16.10 WIB, petisi ini telah mengumpulkan lebih dari 120.000 tanda tangan digital.
Informasi tentang aksi ini menyebar luas melalui media sosial, termasuk platform seperti Instagram dan Twitter.
Aksi bareng warga trending di media sosial hal ini menarik perhatian banyak kalangan untuk berpartisipasi.
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% di nilai dapat meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
Banyak dari peserta aksi yang menyuarakan keresahan mereka terkait kebutuhan sehari-hari yang akan semakin mahal jika kebijakan ini di berlakukan.
“Sebagai generasi muda yang baru mulai bekerja, kebijakan ini sangat memberatkan kami.
Gaji kami belum cukup besar, tapi pengeluaran terus meningkat,” ujar Tania, seorang karyawan agensi kreatif yang ikut serta dalam aksi.
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara demi mendukung pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial.
Kementerian Keuangan memastikan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu.
Kebutuhan pokok seperti sembako akan tetap di kecualikan dari kenaikan PPN, sehingga masyarakat tidak akan terbebani oleh harga barang kebutuhan sehari-hari.
“Kebijakan ini di ambil untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan,” ungkap Direktur Jenderal Pajak dalam konferensi pers sebelumnya.
Di luar aksi ini, beberapa kelompok masyarakat juga mulai menyuarakan pendapat mereka.
BEM SI mengancam akan menggelar demonstrasi serentak. Ancaman ini muncul jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN.
Meskipun demikian, beberapa pihak mendukung kebijakan ini sebagai langkah penting untuk menyeimbangkan anggaran negara.
“Selama pengelolaannya transparan, kenaikan PPN ini bisa menjadi solusi,” ujar seorang ekonom.
Protes ini menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap kebijakan fiskal.
Mereka menolak kebijakan yang dianggap merugikan kehidupan sehari-hari.
Apakah pemerintah akan menanggapi suara publik ini? Hanya waktu yang akan menjawab.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
