[JAKARTA], Rabu, 3 Desember 2025, 09.50 WIB — Meski banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menelan ratusan korban jiwa, pemerintah pusat hingga Rabu pagi ini belum menetapkan status bencana nasional dan memilih fokus pada pembukaan akses, distribusi bantuan udara, serta pemulihan infrastruktur dasar. [Menunggu verifikasi]
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikutip sejumlah media menyebut korban meninggal akibat bencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai sekitar 700 jiwa dengan ratusan orang masih dinyatakan hilang, sementara puluhan ribu warga mengungsi di ratusan titik. Angka ini masih terus diperbarui seiring proses pencarian dan pendataan di lapangan. [Menunggu verifikasi]
Laporan Antara menyebut Presiden Prabowo Subianto hingga Rabu dini hari belum menerbitkan keputusan penetapan bencana nasional, sementara berbagai lembaga negara dan relawan mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas daerah. Pemerintah menyatakan saat ini operasi penanganan berjalan melalui status darurat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang memungkinkan mobilisasi sumber daya dari pusat.
Di Sumatra Barat, BNPB mengirim sekitar 4,1 ton bantuan logistik menggunakan helikopter untuk menjangkau wilayah yang terputus akibat jalan dan jembatan rusak. Dalam waktu hampir bersamaan, TNI Angkatan Udara mengoperasikan pesawat angkut untuk “airdrop” bantuan di Aceh, sedangkan PLN mengirim puluhan personel dan kendaraan dari Sumatra bagian selatan guna mempercepat pemulihan pasokan listrik di tiga provinsi terdampak.
Keputusan belum dinaikkannya status menjadi bencana nasional menjadi sorotan publik di Sumatra, termasuk warga dan perantau dari Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sebagian pihak menilai skala kerusakan dan jumlah korban sudah jauh melampaui kapasitas satu provinsi, sementara lainnya menekankan pentingnya memperkuat adaptasi di tingkat daerah, mengingat bencana hidrometeorologi diprediksi semakin sering terjadi.
Pakar kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada menilai banjir bandang dan longsor di Sumatra kali ini tidak hanya dipicu hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, tetapi juga kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai yang melemahkan daya serap lahan. BMKG menyatakan telah mengeluarkan peringatan dini terkait siklon ini sekitar delapan hari sebelum puncak bencana, dan kembali mengingatkan potensi hujan lebat di Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau beberapa hari ke depan.
Langkah lanjutan pemerintah pusat diperkirakan akan sangat menentukan pola pemulihan jangka panjang di wilayah terdampak, termasuk penataan ulang kawasan rawan, rehabilitasi hutan, hingga skema bantuan bagi daerah yang menjadi tujuan pengungsian seperti Riau dan sejumlah provinsi di luar Sumatra. Warga di Sumatra, termasuk pembaca di Aceh, Sumut, dan Sumbar, disarankan tetap mengikuti informasi resmi dari BNPB, pemerintah daerah, dan BMKG, sembari mewaspadai potensi bencana susulan.
