PALEMBANG, Jumat, 17 Oktober 2025, WIB — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah menjalankan pembangunan yang “Indonesia-sentris”, tidak hanya bertumpu di Jawa. Penegasan disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja 14–16 Oktober 2025 ke Maluku dan Maluku Utara, termasuk membuka Festival Legu Tara No Ate di Ternate, meninjau pasar rakyat, serta mengunjungi sekolah rakyat di Sofifi. Pernyataan ini menjadi sorotan karena menyentuh pemerataan layanan dasar dan infrastruktur—isu yang relevan bagi provinsi-provinsi di Sumatra.
Dalam kegiatan di Ternate, Gibran menyebut akan lebih sering turun ke wilayah kepulauan untuk memantau langsung kualitas layanan pendidikan dan pasar rakyat. Di hari-hari sebelumnya, ia meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) bendungan Way Apu di Pulau Buru dan berdialog dengan pelaku pasar di Ambon dan Langgur. Agenda-agenda ini memperlihatkan fokus pemerintah pada infrastruktur dasar, penguatan pasar tradisional, dan akses pendidikan setara di luar pusat pertumbuhan lama.
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI — “Kita tidak ingin pembangunan yang Jawa-sentris, tapi harus mulai ada pemerataan yang Indonesia-sentris,” ujarnya saat membuka festival budaya di Ternate, Kamis (16/10). Sejalan dengan itu, pada pertemuan kabinet 12 Oktober 2025, Presiden dan Wakil Presiden membahas stimulus ekonomi dan stabilitas keuangan sebagai penyangga program prioritas lintas wilayah.
Bagi Sumatra, pesan ini menegaskan kontinuitas sejumlah agenda: peningkatan konektivitas logistik (jalan nasional dan pelabuhan), penguatan pasar rakyat (revitalisasi fisik, sanitasi, dan manajemen), serta penajaman layanan pendidikan vokasi. Kota-kota seperti Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, hingga Banda Aceh memiliki baseline infrastruktur yang berbeda; kebijakan “Indonesia-sentris” mendorong alokasi berbasis kebutuhan—misalnya dukungan transportasi pangan antardaerah, elektrifikasi desa tertinggal, hingga digitalisasi layanan publik yang menutup jurang akses.
Sebagai latar, Gibran kerap memadukan agenda budaya dan ekonomi rakyat. Pada 20 Agustus 2025, ia menghadiri pembukaan Festival Pacu Jalur di Teluk Kuantan, Riau—tradisi yang telah berstatus Warisan Budaya Takbenda—sekaligus meninjau kesiapan layanan publik daerah. Rangkaian kunjungan yang memadukan budaya, pasar, dan pendidikan menjadi indikator fokus “pemerataan manfaat” alih-alih hanya penambahan proyek fisik.
Ke depan, sinyal kebijakan ini menuntut tindak lanjut: penajaman targeting belanja pusat-daerah untuk koridor Sumatra, sinkronisasi jadwal pengerjaan proyek lintas-provinsi agar dampak ekonomi terasa merata, dan penguatan kapasitas UMKM pasar tradisional melalui akses pembiayaan mikro, digitalisasi pembayaran, serta tata kelola kebersihan. Bagi warga dan pemda di Sumatra, penantian berikutnya adalah rilis rinci program lintas kementerian yang menerjemahkan arahan “Indonesia-sentris” ke indikator terukur—terutama di sektor pangan, transportasi, dan pendidikan vokasi.
