PALEMBANG, Minggu, 1 Februari 2026, 12.05 WIB — Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mulai 1 Februari 2026. Penurunan terjadi pada sejumlah produk, termasuk Pertamax (RON 92), serta beberapa varian lain, sementara BBM penugasan dan subsidi seperti Pertalite dan Biosolar dilaporkan tidak berubah. Kebijakan ini berpotensi menahan beban ongkos transportasi warga dan biaya logistik di sejumlah wilayah Sumatra.
Di wilayah Jabodetabek, Pertamax turun menjadi Rp 11.800 per liter dari Rp 12.350 per liter pada Januari 2026. Sejumlah produk nonsubsidi lain juga mengalami penurunan, termasuk Pertamax Turbo dan Dexlite. Di saat yang sama, Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp 6.800 per liter.
Untuk pembaca di Sumatra, variasi harga antardaerah menjadi perhatian karena memengaruhi biaya perjalanan antarkota, operasional angkutan barang, hingga ongkos layanan berbasis transportasi. Disebutkan, harga Pertamax di Aceh berada pada Rp 12.100 per liter, sedangkan di kawasan FTZ Batam tercatat Rp 11.300 per liter. Selisih ini dapat berdampak pada struktur biaya pelaku usaha lintasprovinsi, terutama yang rutenya melewati pelabuhan dan kawasan perdagangan bebas.
Tim Redaksi, keterangan resmi perusahaan: “Penyesuaian harga dilakukan berkala mengikuti tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.”
Bagi warga, penurunan harga BBM nonsubsidi bisa terasa pada pengeluaran rutin pengguna kendaraan pribadi yang memilih RON lebih tinggi, serta pelaku usaha transportasi yang memakai produk sejenis. Namun, dampaknya terhadap tarif angkutan dan harga barang biasanya tidak seragam karena dipengaruhi kontrak, stok, dan biaya non-BBM (ban, suku cadang, tol, hingga upah).
Dari sisi regulasi, penyesuaian harga BBM nonsubsidi disebut berkaitan dengan ketentuan formula harga dasar yang ditetapkan melalui keputusan menteri ESDM. Dengan kerangka tersebut, harga dapat berubah mengikuti parameter tertentu, sehingga konsumen diimbau memantau pengumuman resmi berkala di wilayah masing-masing.
Ke depan, warga Sumatra yang merencanakan perjalanan antarkota atau kebutuhan operasional usaha dapat menyesuaikan anggaran BBM sesuai jenis produk dan wilayah pengisian. Pelaku UMKM yang bergantung pada distribusi juga disarankan mengevaluasi biaya pengantaran dan berkoordinasi dengan mitra logistik bila ada penyesuaian tarif.
