GEMASUMATRA.COM – Pemerintah Indonesia membuka kemungkinan melakukan revisi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 setelah terjadinya pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa. Usulan anggaran senilai sekitar USD 236 miliar atau setara Rp 3.600 triliun lebih ini dinilai perlu penyesuaian agar selaras dengan arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Juru bicara Kementerian Keuangan menyebutkan, pergantian kepemimpinan di pos strategis seperti Kementerian Keuangan secara alami membawa kemungkinan perubahan prioritas. Purbaya diperkirakan akan meninjau kembali asumsi dasar ekonomi makro, target pertumbuhan, hingga rencana defisit yang sebelumnya telah disusun.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus mendukung agenda prioritas pemerintah, antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan, industrialisasi, serta penciptaan lapangan kerja. Revisi RAPBN 2026 dianggap penting untuk memastikan semua program berjalan sesuai arah kebijakan politik dan ekonomi nasional.
Sejumlah analis menilai langkah ini realistis. Pergantian Menteri Keuangan biasanya memang berdampak pada arah baru pengelolaan anggaran negara. Meski demikian, para ekonom mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas anggaran. Stabilitas makroekonomi dinilai penting agar kepercayaan investor dan pasar keuangan internasional tetap terjaga.
Bagi masyarakat, revisi RAPBN 2026 diharapkan menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan desa menjadi fokus utama yang dinanti publik untuk mendapat alokasi anggaran lebih besar.
Purbaya Yudhi Sadewa sendiri baru saja mengumumkan kebijakan penempatan Rp 200 triliun dana pemerintah ke perbankan untuk memperkuat likuiditas. Kebijakan ini dipandang sebagai sinyal bahwa ia ingin membawa pendekatan fiskal yang lebih ekspansif dan pro pertumbuhan.
Pembahasan revisi RAPBN 2026 diperkirakan akan melibatkan DPR RI dalam waktu dekat. Publik menunggu arah kebijakan fiskal yang akan ditetapkan, mengingat kondisi ekonomi global yang penuh tantangan menuntut Indonesia mengambil langkah hati-hati namun progresif.
