JAKARTA, Jumat, 28 November 2025, 12.00 WIB — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga memastikan kebutuhan dasar korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terpenuhi, mulai dari logistik, air bersih, hingga hunian sementara, di tengah situasi cuaca masih ekstrem di sebagian besar wilayah Sumatra.
Rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko PMK Pratikno di Pusdalops BNPB Jakarta membahas percepatan penanganan bencana hidrometeorologi yang dipicu Siklon Tropis Senyar, yang dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir, banjir bandang, dan longsor di tiga provinsi tersebut serta mengganggu layanan transportasi dan pelayaran. Presiden menegaskan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas hingga masa pemulihan.
Data sementara menunjukkan skala dampak yang besar. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, banjir dan longsor yang melanda 20 kecamatan dilaporkan menewaskan sedikitnya 34 orang, dengan 33 orang masih hilang dan ribuan kepala keluarga terisolasi.
Rekap Polda Sumut mencatat total 175 korban bencana di sejumlah kabupaten/kota, dengan rincian 34 meninggal, 77 luka ringan, 11 luka berat, dan 52 orang masih dalam pencarian, serta lebih dari seribu warga mengungsi.
Di Aceh, laporan BPBA per 27 November menyebut lebih dari 20 ribu jiwa mengungsi di 16 kabupaten/kota, sementara di Sumbar sedikitnya 12 orang meninggal dan sekitar 12 ribu jiwa terdampak banjir dan longsor. [Menunggu verifikasi]
“Presiden meminta penanganan darurat dilakukan dengan serius sambil menyiapkan tahap pemulihan, karena infrastruktur dasar juga harus segera pulih,” ujar Menko PMK Pratikno usai memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Jakarta, menjelaskan arahan Prabowo kepada kementerian dan lembaga terkait.
Ia menambahkan, seluruh daerah terdampak telah menetapkan status darurat sehingga menjadi dasar percepatan pengerahan sumber daya dari pemerintah pusat, termasuk penguatan logistik dan layanan kesehatan di lapangan.
Bagi warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar, arahan tersebut diterjemahkan menjadi pengiriman bantuan logistik, pendirian dapur umum, pelayanan kesehatan darurat, serta pembangunan hunian sementara bagi pengungsi.
Kementerian Sosial melaporkan telah menyalurkan bantuan senilai sekitar Rp 2,6 miliar berupa paket kebutuhan dasar, makanan siap saji, hingga hunian darurat, sementara BNPB mengerahkan posko dan tim pendamping di wilayah terdampak, termasuk di Tarutung, Tapanuli Utara. [Menunggu verifikasi]
Di banyak titik, warga masih menghadapi akses jalan yang putus, jembatan rusak, listrik padam, serta gangguan jaringan telekomunikasi, terutama di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara.
Kondisi ini menyulitkan evakuasi, distribusi bantuan, dan aktivitas ekonomi lokal, termasuk bagi pelaku UMKM yang bergantung pada kelancaran pasokan bahan baku dan transportasi antar-kabupaten.
Di Aceh dan Sumbar, banjir juga menggenangi permukiman, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan lahan pertanian, menambah beban bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian.
BMKG sebelumnya telah memperingatkan potensi cuaca ekstrem terkait pembentukan Siklon Tropis Senyar yang meningkatkan curah hujan di wilayah barat Indonesia, termasuk Aceh, Sumut, dan Sumbar.
BNPB juga mencatat, bencana hidrometeorologi basah mendominasi kejadian bencana dalam periode 26–27 November 2025, dengan Aceh dan Sumut menjadi wilayah dengan jumlah kabupaten/kota terdampak terbanyak di Sumatra.
Sebagai tindak lanjut, Prabowo menugaskan Menko PMK Pratikno sebagai koordinator percepatan penanganan bencana di Sumatra, serta memerintahkan BNPB mengerahkan helikopter dan pesawat untuk evakuasi via udara dan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan di titik-titik kritis.
Kementerian PUPR diminta fokus membuka akses jalan dan jembatan yang tertutup material longsor, sementara Polri mengerahkan lebih dari seribu personel untuk membantu evakuasi, pencarian korban, dan pengamanan distribusi logistik.
Pemerintah pusat mengimbau masyarakat di daerah rawan banjir dan longsor untuk segera mengungsi ke lokasi aman bila curah hujan meningkat dan terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, BNPB, dan BMKG.
