[JAKARTA], Senin, 13 Oktober 2025, WIB — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menyebut penyelesaian kewajiban keuangan proyek berada pada Danantara Indonesia sebagai pengelola investasi yang menaungi konsorsium terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan pada gelaran Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025. Purbaya menilai pengelolaan pembiayaan proyek harus konsisten dengan skema bisnis sejak awal, yakni business-to-business (B2B), sehingga risiko dan tanggung jawab tidak dialihkan ke kas negara. Pemerintah, lanjutnya, tetap mengawal agar penyelesaian utang tidak mengganggu layanan kereta api lain maupun keuangan BUMN perkeretaapian.
Dari sisi angka, estimasi kewajiban proyek Whoosh disebut mencapai kisaran setara Rp 116 triliun. Pemerintah mendorong opsi penyelesaian yang bersumber dari ekosistem investasi Danantara, termasuk memanfaatkan arus dividen BUMN, serta restrukturisasi dengan mitra pendanaan. Struktur kepemilikan proyek tetap pada koridor konsorsium: porsi Indonesia dipimpin PT KAI (Persero) melalui entitasnya di KCIC.
Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan — “Pembiayaan proyek harus diselesaikan di Danantara; jangan dialihkan ke APBN.”
Bagi warga dan pelaku usaha, terutama di koridor Jakarta–Bandung serta jaringan logistik antarpulau, penegasan ini berarti beban fiskal tidak menekan ruang belanja publik. Namun, disiplin skema B2B juga menuntut efisiensi operasi dan perbaikan arus pendapatan proyek agar keberlanjutan layanan terjaga. Kementerian/lembaga terkait diharapkan memastikan konektivitas antarmoda, akses ke stasiun, serta penyesuaian layanan yang ramah pengguna tanpa kenaikan tarif mendadak.
Dalam konteks lebih luas, pemerintah menyebut opsi penyelesaian utang meliputi pengambilalihan aset infrastruktur oleh pengelola investasi atau penambahan penyertaan modal pada perusahaan proyek. Di saat bersamaan, pemerintah dan mitra Tiongkok membahas restrukturisasi agar skema pembiayaan lebih berkelanjutan. Di tingkat operasional, pemerintah menekankan agar proses tersebut tidak mengganggu jadwal perjalanan maupun mutu layanan penumpang.
Langkah berikutnya, Istana memastikan penyusunan skema pembayaran yang tidak menyentuh APBN sekaligus mengevaluasi penguatan jaringan dan konektivitas rute. Pemerintah menegaskan seluruh keputusan akan mempertimbangkan keberlanjutan keuangan BUMN perkeretaapian, kepentingan pengguna, serta stabilitas fiskal. Bagi pembaca di Sumatra, pesan kebijakan ini penting karena menjaga ruang fiskal untuk proyek prioritas di wilayah Sumatra—mulai dari perbaikan jalur eksisting, angkutan batu bara, hingga konektivitas pelabuhan—agar tidak terdorong menutup beban proyek di Jawa.
