JAKARTA, Selasa, 11 November 2025, 11.45 WIB — Presiden Prabowo Subianto menetapkan Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo sebagai Pahlawan Nasional dalam upacara kenegaraan di Istana Negara pada Senin, 10 November 2025. Dari Sumatra, Rahmah El Yunusiyyah (Sumatera Barat) dan Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara) turut menerima gelar, menambah gaung peringatan Hari Pahlawan di ranah Minang dan Tanah Batak.
Penganugerahan merujuk Keputusan Presiden Nomor 116.TK/2025. Selain Sarwo Edhie, daftar penerima juga mencakup K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Kholil, dan Zainal Abidin Syah. Penyerahan dilakukan kepada para ahli waris dalam prosesi yang dipimpin Presiden.
“Beliau selalu mengajarkan untuk menegakkan kebenaran di atas jalan Tuhan,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selepas upacara, mengenang nilai yang diwariskan kakeknya, Sarwo Edhie. Ia menambahkan, keluarga menyampaikan terima kasih atas penghormatan negara pada jasa Sarwo Edhie.
Dampak bagi warga Sumatra: pengakuan atas Rahmah El Yunusiyyah—pendiri Diniyah Putri Padang Panjang dan pelopor pendidikan perempuan—berpotensi memperkuat literasi sejarah dan program edukasi lokal; sementara penetapan Tuan Rondahaim Saragih sebagai pahlawan dari Simalungun dapat mendorong pelestarian arsip, situs budaya, dan riset lokal di sekolah/komunitas.
Sebagai latar, Sarwo Edhie dikenal sebagai Komandan RPKAD (kini Kopassus) pada 1965 dan memiliki peran besar dalam operasi penumpasan G30S/PKI. Di sisi lain, penganugerahan tahun ini turut memicu perdebatan publik—sejumlah kelompok HAM menyampaikan keberatan atas pemberian gelar pada figur-figur tertentu. Pemerintah menegaskan penganugerahan berdasar penilaian jasa dan kiprah masing-masing tokoh.
Langkah lanjut: pemerintah daerah di Sumbar dan Sumut diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk program belajar sejarah lokal (pameran arsip, diskusi sekolah, tur edukasi), sembari memastikan narasi yang berimbang dan faktual sesuai kurikulum. Informasi rinci mengenai agenda daerah menunggu pengumuman resmi [Menunggu verifikasi].
