[PADANG LAWAS UTARA], Kamis, 5 Maret 2026, 00.20 WIB — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pembangunan tiga ruas jalan provinsi di wilayah Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara, dimulai setelah Lebaran 2026. Proyek bernilai Rp 230 miliar itu ditarget memperbaiki akses warga, distribusi hasil pertanian, serta mobilitas layanan publik yang selama ini terkendala kondisi jalan.
Pemerintah provinsi menyebut tiga ruas yang masuk paket pekerjaan adalah Hutaimbaru–Sipiongot sepanjang 11 kilometer, Sipiongot–Labuhanbatu 16 kilometer, dan Sipiongot–batas Tapanuli Selatan (Tolang) 12 kilometer. Jika dihitung, total panjang ruas yang disebut dalam rencana itu mencapai 39 kilometer.
Anggaran yang disampaikan untuk paket tersebut mencapai Rp 230 miliar. Dengan nilai itu, rata-rata alokasi per kilometer berada di kisaran Rp 5,9 miliar (perkiraan pembagian merata; rincian per ruas tetap menunggu dokumen teknis). Pemerintah provinsi menilai besaran pembiayaan ini termasuk yang terbesar untuk infrastruktur jalan di Sumatera Utara pada tahun berjalan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan rencana tersebut saat kunjungan Safari Ramadan di Desa Sipiongot. “Pembangunan jalan ini kita mulai setelah Lebaran. Tiga ruas ini menjadi prioritas untuk membuka akses dan mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar Bobby Afif Nasution, Gubernur Sumatera Utara.
Bagi warga, dampak yang paling terasa adalah waktu tempuh yang lebih singkat menuju pusat layanan kesehatan, sekolah, serta pasar. Wilayah Sipiongot dan sekitarnya selama ini kerap disebut menjadi titik dengan hambatan konektivitas, sehingga perbaikan akses dinilai penting untuk menekan ongkos logistik bahan pokok dan memperlancar pemasaran komoditas warga.
Secara historis, isu jalan di kawasan ini berulang muncul dalam agenda pembangunan daerah karena keterhubungan lintas kabupaten mempengaruhi arus barang dan mobilitas pekerja. Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sama-sama berkepentingan memastikan jalur antardaerah dapat berfungsi sepanjang tahun, terutama saat musim hujan.
Langkah berikutnya, pemerintah provinsi menyatakan pembangunan dimulai setelah Lebaran, sementara masyarakat diminta mengikuti informasi resmi jadwal pekerjaan, pengaturan lalu lintas setempat, serta titik pekerjaan yang mungkin menimbulkan pembatasan kendaraan. Warga juga diimbau melapor ke aparat desa/kelurahan bila ada kebutuhan akses darurat (ambulans, rujukan medis) saat pekerjaan berlangsung.
