Banda Aceh – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ketiga untuk bulan Juli 2025. Penyaluran ini menyasar jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, termasuk ribuan warga di berbagai provinsi di Sumatra.
Bantuan senilai Rp200 ribu per keluarga per bulan itu disalurkan secara nontunai melalui kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Warga bisa menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung resmi.
Distribusi Mulai dari Aceh hingga Lampung
Di Provinsi Aceh, Dinas Sosial setempat mencatat bahwa sekitar 132.000 keluarga telah mulai menerima BPNT sejak 10 Juli lalu. Sementara di Sumatra Barat, lebih dari 98.000 keluarga tercatat sebagai penerima aktif.
“Kami memastikan seluruh proses distribusi berlangsung transparan dan sesuai jadwal. Kami juga mendorong masyarakat untuk memverifikasi data mereka secara mandiri,” ujar Kadis Sosial Sumbar, Yulizal, saat dihubungi Gema Sumatra, Minggu (14/7).
Cara Cek Bansos BPNT Secara Online
Kemensos menyediakan akses daring untuk memudahkan warga mengecek status penerimaan bantuan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Akses laman resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id
- Masukkan data wilayah: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa
- Ketik nama lengkap sesuai KTP
- Masukkan kode captcha yang tampil di layar
- Klik “Cari Data”
Jika nama tercantum, warga dipastikan sebagai penerima aktif dan bisa langsung mencairkan bantuan di mitra e-warung terdekat.
Meski demikian, tidak sedikit warga yang merasa kecewa karena nama mereka tidak lagi tercantum. Salah satunya Irwan (43), warga Tapanuli Selatan, yang mengaku sudah dua bulan tak menerima bantuan meski sebelumnya selalu terdaftar.
“Kami minta pemerintah transparan soal data. Kalau ada verifikasi ulang, sebaiknya diinformasikan ke masyarakat,” ujarnya.
Pihak Kemensos menegaskan bahwa penyaluran BPNT dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang terus diperbarui. Masyarakat diminta segera menghubungi perangkat desa atau pendamping PKH jika merasa terdata tapi tak menerima bantuan.
Program BPNT masih menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam membantu ketahanan pangan masyarakat rentan. Dengan bantuan yang disalurkan tepat waktu dan transparan, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi.
