[MEDAN, SUMATERA UTARA], Jumat, 7 November 2025, 11.20 WIB — PT Pertamina menyesuaikan harga BBM non-subsidi per 1 November 2025. Di Sumatra, harga Pertamax berada pada rentang Rp 12.500–12.800 per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex tercatat naik Rp 200 per liter dibanding Oktober. Untuk wilayah Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) seperti Sabang dan Batam, tarif khusus berlaku lebih rendah sesuai ketentuan setempat.
Mengacu daftar resmi yang dirangkum media nasional dari kanal MyPertamina, provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung mematok Pertamax Rp 12.500/liter; Pertamax Turbo Rp 13.400/liter; Dexlite Rp 14.200/liter; Pertamina Dex Rp 14.500/liter. Sementara Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau berada sedikit lebih tinggi: Pertamax Rp 12.800/liter; Pertamax Turbo Rp 13.700/liter; Dexlite Rp 14.500/liter; Pertamina Dex Rp 14.800/liter. Untuk FTZ Sabang (Aceh): Pertamax Rp 11.500/liter; Dexlite Rp 13.000/liter. FTZ Batam (Kepri): Pertamax Rp 11.700/liter; Pertamax Turbo Rp 12.450/liter; Dexlite Rp 13.200/liter; Pertamina Dex Rp 13.500/liter. BBM subsidi (Pertalite Rp 10.000/liter dan Biosolar Rp 6.800/liter) tidak berubah.
Rangkuman angka utama (Sumatra):
• Pertamax: Rp 12.500–12.800/liter (lebih rendah di FTZ: Sabang Rp 11.500; Batam Rp 11.700).
• Pertamax Turbo: Rp 13.400–13.700/liter (Batam Rp 12.450).
• Dexlite: Rp 14.200–14.500/liter (Sabang Rp 13.000; Batam Rp 13.200).
• Pertamina Dex: Rp 14.500–14.800/liter (Batam Rp 13.500).
Heppy Wulansari, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan secara umum bahwa harga BBM non-subsidi “disesuaikan mengikuti tren harga publikasi minyak (MOPS/Argus) serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah,” sehingga dapat berbeda antarwilayah karena faktor distribusi dan kebijakan daerah. Pernyataan ini menjadi rujukan umum mekanisme penyesuaian berkala harga non-subsidi.
Kenaikan Rp 200/liter pada Dexlite dan Pertamina Dex berdampak langsung ke ongkos angkut berbasis solar. Secara kasar, kendaraan niaga yang menempuh 100 km dengan konsumsi 10–12 km/liter akan menambah biaya bahan bakar sekitar Rp 1.600–Rp 2.000 per perjalanan. Jika frekuensi antar-jemput tinggi (misalnya rute antarkota 300–500 km beberapa kali per minggu), akumulasi beban operasional dapat mendorong penyesuaian tarif jasa logistik skala kecil-menengah atau penataan ulang jadwal distribusi untuk efisiensi.
Sebagai pembanding, perbedaan harga antar-provinsi di Sumatra terutama terlihat pada tiga provinsi (Sumbar, Riau, Kepri) yang rata-rata Rp 300 lebih tinggi untuk jenis bensin RON 92 (Pertamax) dan Rp 300 untuk varian diesel non-subsidi dibanding provinsi tetangga. Bagi pelaku UMKM yang mengandalkan distribusi darat, selisih ini dapat memengaruhi pemilihan SPBU pengisian lintas-batas atau pengaturan ulang titik konsolidasi barang.
Langkah lanjut yang disarankan: (1) pelaku logistik meninjau ulang rute dan titik isi ulang agar memanfaatkan selisih harga antarwilayah secara legal; (2) UMKM mencatat komponen biaya BBM dalam HPP dan menyesuaikan harga jual secara bertahap bila diperlukan; (3) pengemudi memastikan kualitas dan takaran resmi di SPBU; (4) masyarakat memantau pembaruan harga di kanal resmi/myPertamina karena harga non-subsidi dievaluasi berkala.
