MEDAN, SUMATERA UTARA, Selasa, 18 November 2025, 11.00 WIB — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Sumatera Utara mencapai 4,97% (year-on-year) pada Oktober 2025, tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia. Meski demikian, angka ini turun dari 5,32% pada September 2025 setelah serangkaian operasi pasar dan intervensi pasokan bahan pangan.
Kepala BPS Sumut menjelaskan, inflasi tahunan 4,97% bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta bahan bakar. Kota Medan mencatat inflasi terendah di provinsi ini, 4,28%, sementara Deli Serdang tertinggi dengan 6,24%.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengapresiasi langkah Pemprov Sumut yang berhasil menurunkan inflasi dari 5,32% menjadi 4,97% hanya dalam satu bulan. Ia menyebut Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan intervensi pasokan cabai dari daerah lain sebagai faktor penting.
“Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri — ‘Sumatera Utara menunjukkan bahwa kerja kolaboratif antara Pemprov, kabupaten/kota, dan BUMD bisa menekan inflasi di tengah tekanan cuaca dan pasokan. Tantangannya sekarang adalah menjaga tren penurunan ini agar tidak sekadar sesaat,’” ujarnya dalam rakor yang diikuti pemerintah daerah se-Indonesia.
Bagi warga, penurunan angka inflasi belum serta-merta terasa. Di pasar tradisional Medan, harga cabai merah dan beras masih di atas rata-rata tahun lalu, meski beberapa komoditas mulai terkoreksi. Tekanan terbesar dirasakan rumah tangga berpenghasilan harian di kawasan pinggiran kota dan kabupaten penyangga.
Sejak Agustus, Pemprov Sumut mengklaim telah menggelar Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar di ratusan titik di 33 kabupaten/kota, sekaligus mengoptimalkan peran BUMD dalam menjaga stok cabai, bawang, dan beras. Langkah tersebut dinilai Kemendagri sebagai contoh praktik baik pengendalian inflasi daerah.
Ke depan, Pemprov Sumut ditantang untuk tidak hanya merespons lewat operasi pasar, tetapi juga memperkuat produksi pangan lokal, distribusi logistik, dan infrastruktur penyimpanan dingin, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru saat permintaan biasanya melonjak. Bagi warga, informasi jadwal pasar murah di kecamatan masih menjadi kebutuhan mendesak agar manfaat program bisa lebih merata.
