[BENGKALIS], Selasa, 3 Februari 2026, 10.41 WIB — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau pada awal 2026 tercatat mencapai 59,38 hektare dan terjadi di 10 kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan status siaga darurat untuk memperkuat pencegahan, sementara pemerintah pusat menyiagakan tim pemadaman dan patroli di sejumlah lokasi rawan.
Data BPBD menyebut karhutla sudah ditemukan di 10 daerah, dengan sebaran luasan antara lain di Kota Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi. Rincian luasan per daerah juga dipublikasikan untuk memudahkan pemantauan dan penentuan prioritas sumber daya pemadaman.
Bagi Bengkalis, penetapan status siaga darurat diambil melalui rapat koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah mencatat, baru pada Januari 2026 sudah ada beberapa kejadian kebakaran dengan total luasan puluhan hektare di wilayah setempat. Sebagai pembanding, pemerintah daerah juga menyinggung rekap tahun sebelumnya untuk menegaskan urgensi pencegahan sejak dini.
Kementerian Kementerian Kehutanan menyatakan wilayah Sumatra mulai memasuki periode lebih rawan karhutla dan menurunkan tim Manggala Agni untuk pemadaman intensif dan patroli pencegahan. Dalam rilisnya, kementerian menyebut beberapa lokasi di Riau telah berhasil dipadamkan, termasuk di kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (Bengkalis) dan di wilayah Siak, sekaligus menekankan patroli untuk deteksi dini dan percepatan respons.
Dampak bagi warga Riau tidak hanya soal risiko asap, tetapi juga gangguan kesehatan (ISPA), aktivitas sekolah, serta produktivitas kerja—terutama bila kebakaran meluas dan menimbulkan kabut. Pelaku UMKM dan sektor transportasi juga berisiko terdampak bila jarak pandang menurun atau aktivitas luar ruang dibatasi. Karena itu, strategi pencegahan—pembatasan pembakaran lahan, patroli gambut, dan kesiapan peralatan—menjadi kunci sebelum kondisi memburuk.
Sebagai latar, Riau merupakan wilayah dengan hamparan gambut luas dan sejarah karhutla berulang saat periode kering. Penguatan koordinasi BPBD, aparat keamanan, perusahaan pemegang konsesi, dan masyarakat peduli api biasanya menjadi langkah standar untuk menekan kejadian sejak awal musim rawan.
Langkah lanjut yang disarankan: warga menghindari aktivitas pembakaran terbuka, segera melapor jika melihat titik api, serta menggunakan masker bila kualitas udara menurun. Pemerintah daerah diharapkan rutin memperbarui status lapangan, termasuk lokasi kejadian, hasil pendinginan, dan kebutuhan alat pemadaman agar respons tetap cepat dan terukur.
