Fatih Architecture Studio Banner
Fatih Architecture Studio Banner

Padang Pariaman Dorong Huntap untuk Penyintas

Skema rumah tahan gempa berbasis partisipasi warga

Huntap RISHAM Padang Pariaman (Pok Rie)
Huntap RISHAM Padang Pariaman (Pok Rie)

[PADANG PARIAMAN], Selasa, 20 Januari 2026, 09.40 WIB — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyosialisasikan rencana hunian tetap (huntap) tahan gempa RISHAM bagi warga penyintas banjir dan longsor. Program ini disiapkan untuk mempercepat pemulihan tempat tinggal, sekaligus mengurangi risiko kerusakan saat bencana berulang.

Pemkab menegaskan pendampingan bagi penyintas tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran daerah. Sosialisasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai bentuk bantuan, tahapan pelaksanaan, serta peran warga dalam proses pembangunan huntap berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam penanganan bencana sebelumnya, BNPB melaporkan BPBD Padang Pariaman melakukan evakuasi dan menyiapkan titik pengungsian pada fase darurat. Data lapangan dan pembaruan kebutuhan menjadi dasar perencanaan pemulihan, termasuk penguatan hunian yang lebih aman dan sesuai kondisi wilayah rawan.

Baca Juga:  220 Bencana di Sumsel hingga Oktober, Anggaran Mitigasi Diminta Diperkuat

John Kenedy Azis, Bupati Padang Pariaman, “Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak akan meninggalkan masyarakat penyintas, dan terus mendampingi proses pemulihan.”

Bagi warga, program huntap dipandang penting untuk memastikan keluarga dapat kembali tinggal di rumah yang layak, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak paling lama akibat kerusakan hunian. Selain itu, kepastian lokasi dan tahapan pembangunan membantu warga menyusun kembali aktivitas ekonomi rumah tangga, termasuk usaha kecil yang sempat terhenti.

Baca Juga:  Aceh Tamiang Mulai Terima Air Bersih Pascabanjir

Skema RISHAM (rumah instan sederhana sehat aman) menekankan ketahanan struktur terhadap gempa serta proses pembangunan yang dapat melibatkan masyarakat, dengan pendampingan teknis. Pendekatan ini relevan untuk wilayah yang tidak hanya menghadapi ancaman banjir/longsor, tetapi juga risiko kegempaan di Sumatra Barat.

Langkah berikutnya, Pemkab bersama perangkat nagari dan instansi terkait melanjutkan verifikasi data calon penerima, penyiapan lokasi sesuai tata ruang/keamanan, serta penjadwalan pembangunan bertahap. Warga diimbau mengikuti pendataan resmi dan tidak mudah percaya informasi bantuan yang tidak berasal dari kanal pemerintah/posko penanganan bencana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *