PADANG PARIAMAN, Senin, 13 April 2026 22.10 WIB — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menuntaskan penyaluran bantuan bagi 570 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak bencana hidrometeorologi. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi keluarga, terutama di sektor dagang, kuliner, peternakan, perikanan, dan usaha kecil lainnya.
Pemkab menyebut penyaluran tahap akhir mencakup 120 UMKM, sehingga total penerima bantuan kini mencapai 570 dari 605 pelaku usaha yang sebelumnya masuk pendataan. Data asesmen awal Januari 2026 menunjukkan dampak bencana paling besar terjadi pada usaha perdagangan dan kuliner sebanyak 424 unit, disusul 122 usaha peternakan, sekitar 20 usaha perikanan, serta sejumlah pelaku ekonomi kreatif dan industri kecil.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan penyelesaian distribusi bantuan menjadi tanda bahwa pemerintah daerah tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi masuk ke fase pemulihan ekonomi warga. “Hari ini kita tuntaskan penyaluran untuk 120 UMKM. Artinya, 570 UMKM terdampak sudah kita bantu. Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah bersama para donatur dalam memulihkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Bagi warga, bantuan tersebut berarti pelaku usaha bisa kembali berproduksi tanpa menunggu modal tunai yang sering sulit diperoleh seusai bencana. Pola bantuan juga disalurkan dalam bentuk barang usaha sesuai kebutuhan penerima, bukan uang tunai, sehingga lebih tepat guna untuk menghidupkan kembali warung, usaha makanan, peternakan kecil, maupun aktivitas produksi rumahan.
Secara historis, program ini merupakan lanjutan dari asesmen lapangan yang dilakukan pada 8 Januari 2026, setelah bencana hidrometeorologi pada November–Desember 2025 merusak basis ekonomi warga di sejumlah kecamatan. Pemkab sebelumnya sudah menyalurkan bantuan rintisan usaha pada tahap-tahap awal, lalu menyelesaikan sisa penerima pada April agar pemulihan tidak tersendat terlalu lama.
Langkah berikutnya yang dinanti pelaku usaha adalah pendampingan lanjutan, akses pemasaran, dan dukungan pembiayaan agar usaha yang kembali berjalan tidak berhenti di tengah jalan. Pemerintah daerah juga telah lebih dulu menyebut perlunya dukungan pusat, termasuk promosi dan relaksasi pembiayaan, untuk memastikan UMKM terdampak benar-benar naik kelas setelah melewati masa krisis.
