[JAKARTA], Sabtu, 24 Januari 2026, 13.15 WIB — Pemerintah pusat meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota pada level siaga dan awas potensi bencana hidrometeorologi untuk mengaktifkan posko siaga bencana dan sistem komando penanganan darurat. Instruksi ini dinilai relevan bagi daerah-daerah di Sumatra yang masih menangani dampak banjir dan potensi kebakaran lahan, agar respons lapangan lebih cepat dan terkoordinasi.
Permintaan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, seiring terbitnya dokumen peringatan dini cuaca dan prospek cuaca sepekan dari BMKG untuk periode 23–29 Januari 2026. Pemerintah menekankan pemda harus menjadikan rujukan BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan kesiapsiagaan.
Pratikno, Menteri Koordinator PMK menjelaskan, “dokumen peringatan dini BMKG harus menjadi rujukan langsung bagi kepala daerah dan seluruh perangkat daerah dalam mengaktifkan sistem kesiapsiagaan.”
BMKG memprakirakan potensi hujan dengan beragam intensitas di banyak kota besar pada Sabtu ini. Untuk Sumatra, beberapa kota besar diprakirakan berawan, sementara sebagian lain berpotensi hujan ringan hingga sedang. Di saat yang sama, BMKG juga memublikasikan daftar potensi cuaca ekstrem beberapa hari ke depan pada level provinsi, yang menjadi salah satu acuan operasional kebencanaan.
Bagi Sumatra, arahan ini beririsan dengan kondisi lapangan: Aceh Tamiang masih mempercepat pembersihan lumpur pascabanjir, Kabupaten OKI di Sumatera Selatan menetapkan tanggap darurat banjir hingga akhir Januari, dan Riau melaporkan kejadian karhutla di Dumai serta Siak pada periode awal bulan. Artinya, daerah diminta tidak hanya fokus pemulihan, tetapi juga menyiapkan langkah pencegahan gelombang bencana berikutnya.
Langkah yang umumnya diminta dalam aktivasi posko meliputi penyiapan personel siaga, pemutakhiran peta risiko, kesiapan logistik dasar, kanal informasi peringatan dini ke warga, serta koordinasi lintas instansi termasuk layanan kesehatan, perhubungan, dan perangkat kewilayahan.
Pemerintah mengingatkan, aktivasi posko bukan sekadar administrasi, melainkan pusat kendali operasi yang memastikan laporan cepat, keputusan evakuasi bila diperlukan, dan distribusi bantuan berjalan tertib. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi cuaca dan kebencanaan setempat, serta menghindari aktivitas berisiko saat hujan lebat/angin kencang.
