GEMASUMATRA.COM – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa total transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah menembus angka Rp 3,15 triliun hingga Juni 2025.
Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Capaian ini mencerminkan pesatnya perkembangan ekosistem pembayaran digital di daerah ini.
Kepala Perwakilan BI Sumbar menyampaikan bahwa jumlah pengguna QRIS telah mencapai 930.236 orang.
Sementara itu, merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS tercatat sebanyak 624.737.
Lonjakan ini terjadi berkat gencarnya sosialisasi dan edukasi digital yang dilakukan oleh BI bersama pemerintah daerah, perbankan, serta pelaku industri keuangan lainnya.
Pencapaian ini juga mendapat dorongan dari pelaksanaan Pekan QRIS Nasional (PQN) 2025.
Acara tersebut digelar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, BI tidak hanya mempromosikan kemudahan transaksi non-tunai, tetapi juga mengajak masyarakat untuk beralih dari pembayaran konvensional ke pembayaran digital yang lebih cepat, aman, dan efisien.
Menurut BI, adopsi QRIS di Sumbar sudah mendekati target nasional.
Bahkan, pertumbuhannya melebihi rata-rata di beberapa provinsi lain.
Hal ini dinilai sebagai peluang besar bagi perekonomian daerah, terutama dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan QRIS, UMKM dapat melayani pembayaran lintas bank dan dompet digital hanya dengan satu kode.
Fasilitas ini memperluas akses pasar tanpa harus menambah biaya operasional.
Selain memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha, penggunaan QRIS juga membantu pemerintah dalam memperkuat transparansi transaksi.
Dampaknya, penerimaan pajak daerah berpotensi meningkat.
Pemerintah daerah berharap tren ini dapat terus dipertahankan.
Peningkatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berdaya saing tinggi.
Meski demikian, BI tetap mengingatkan pentingnya literasi keamanan digital.
Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa nama merchant sebelum melakukan pembayaran.
Selain itu, pengguna diminta menghindari penggunaan jaringan publik saat bertransaksi.
BI juga mengingatkan pentingnya memahami prosedur pengaduan jika terjadi kesalahan atau penipuan.
Edukasi keamanan ini menjadi bagian dari strategi BI untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen.
