MEDAN, Kamis, 16 Oktober 2025, WIB — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) dengan alasan efektivitas pemulihan aset negara. Rencana ini dipaparkan dalam rangkaian pernyataan 10–14 Oktober 2025 di forum temu media dan konferensi pers. Pemerintah menyebut evaluasi akhir masih berlangsung sebelum keputusan diambil. [Menunggu verifikasi] untuk status final.
Dalam keterangannya, Purbaya menilai ekspektasi terhadap satgas terlalu besar sementara realisasi penerimaan dinilai belum setimpal. Ia menyebut penagihan hak negara bisa dilakukan lewat tim internal Kementerian Keuangan, tanpa format satgas. “Kalau masih berguna saya teruskan, kalau tidak, ya tidak,” ujarnya di Jakarta. Opsi yang tengah ditimbang ini muncul setelah masa tugas satgas sebelumnya diperpanjang melalui Keputusan Presiden hingga 31 Desember 2024, dengan mandat mengejar piutang dan optimalisasi aset eks BLBI.
Data resmi dan paparan lembaga menyebut perolehan satgas—dalam bentuk uang, pemulihan, serta penguasaan aset—mencapai puluhan triliun rupiah sepanjang 2021–2024. Beberapa capaian yang kerap dikutip antara lain pemulihan sekitar Rp 38,2–38,88 triliun hingga pertengahan/September 2024 serta serah kelola aset properti eks BLBI ke K/L. Di sisi lain, estimasi total hak tagih dan piutang terkait BLBI masih besar, sehingga perdebatan soal efektivitas dan kelanjutan mekanisme khusus tetap mengemuka.
Pro-kontra segera bermunculan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD—yang sebelumnya memimpin Satgas BLBI—mengingatkan potensi ketidakadilan bila upaya penagihan dihentikan mendadak. Ia menilai kerja satgas telah menghasilkan puluhan triliun rupiah dalam tiga tahun terakhir dan menegaskan sisa kewajiban obligor/debitur bersifat utang negara yang harus ditagih. Sementara itu, sebagian ekonom menilai jika ada kekurangan, format satgas bisa disempurnakan, bukan dibubarkan, agar momentum pemulihan aset tidak hilang.
Bagi warga dan pemangku kepentingan di Sumatra, isu ini beririsan dengan aset eks BLBI yang tersebar di sejumlah provinsi. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas telah memasang plang penguasaan, menyita, dan/atau menyerahkan pemanfaatan aset di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, antara lain tanah dan bangunan dengan estimasi nilai ratusan miliar rupiah. Pemerintah daerah, pelaku usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan aset, serta masyarakat sekitar lokasi perlu mengikuti perkembangan kebijakan karena perubahan mekanisme (dari satgas ke tim internal) dapat memengaruhi jadwal, tata kelola, dan pemanfaatan aset di lapangan.
Sebagai latar, Satgas BLBI dibentuk pada 2021 untuk mempercepat pemulihan hak tagih negara pascakrisis 1998. Mandatnya meliputi penagihan, penguasaan fisik aset, penjualan, serta serah kelola untuk fungsi publik. Perpanjangan masa tugas beberapa kali ditempuh karena target pemulihan belum tuntas. Sebagian peta piutang juga terkait proses hukum dan administrasi pertanahan, membuat tahapan teknis kerap memerlukan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Langkah selanjutnya, Kementerian Keuangan menyebut akan melakukan asesmen akhir atas kinerja dan kebutuhan kelembagaan sebelum memutuskan kelanjutan atau pembubaran satgas. Jika format satgas dihentikan, pemerintah berencana menugaskan tim internal untuk meneruskan penagihan, termasuk pelacakan aset dan eksekusi hak negara. Untuk publik di Sumatra, terutama pihak yang terdampak langsung—seperti pemda yang menunggu serah kelola lahan eks BLBI atau warga di sekitar lokasi aset—disarankan memantau pengumuman resmi kementerian terkait jadwal dan skema kerja baru agar kepastian hukum dan pemanfaatan aset tetap terjaga. Status keputusan final: [Menunggu verifikasi].
