JAKARTA, Selasa, 7 April 2026, 09.20 WIB — Ketua Dewan Komisioner OJK Purbaya Yudhi Sadewa menyebut APBN triwulan I 2026 berada dalam kondisi solid. Ia juga menegaskan pemerintah siap menjaga harga BBM subsidi agar tidak naik sampai akhir 2026, sebuah sinyal penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha di Sumatra.
Dalam penjelasan terbarunya, pendapatan negara hingga 31 Maret 2026 tercatat Rp 574,9 triliun atau naik 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak juga disebut tumbuh 20,7 persen secara tahunan. Menurut Purbaya, penguatan penerimaan itu sebagian ditopang perbaikan administrasi dan sistem perpajakan, termasuk efektivitas Coretax yang mulai memberi hasil positif.
Ia juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario untuk menghadapi kemungkinan harga minyak dunia menyentuh 100 dolar AS per barel. Meski risiko global meningkat, pemerintah disebut tetap menargetkan harga BBM subsidi tidak dinaikkan sampai akhir tahun. Bagi daerah-daerah Sumatra yang bergantung pada angkutan barang jarak jauh dan distribusi antarkabupaten, kepastian ini menjadi sentimen positif.
Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner OJK, menilai APBN yang sehat memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan melindungi daya beli masyarakat. Pernyataan itu sejalan dengan paparan Kementerian Keuangan yang menyebut fondasi fiskal awal tahun tetap kuat meski tekanan eksternal meningkat.
Sudut lokalnya terasa di Sumatra. Stabilitas harga BBM subsidi berpengaruh pada ongkos distribusi sembako, hasil kebun, hasil tangkap nelayan, serta biaya transportasi antarwilayah. Di provinsi seperti Riau, Sumsel, Jambi, dan Lampung, biaya energi ikut menentukan harga akhir barang yang masuk ke pasar. Bila harga BBM terkendali, tekanan biaya usaha dan pengeluaran rumah tangga berpotensi lebih terjaga. Ini terutama penting bagi daerah yang mengandalkan logistik jalan darat dan pelabuhan untuk distribusi komoditas.
Apa berikutnya, pelaku pasar dan masyarakat akan menunggu konsistensi pemerintah menjaga subsidi energi di tengah gejolak global. Untuk warga Sumatra, perkembangan APBN bukan isu jauh dari kehidupan sehari-hari, karena langsung terkait biaya angkut, harga kebutuhan pokok, dan ruang gerak ekonomi lokal sepanjang 2026.
