JAKARTA, Minggu, 29 Maret 2026 17.30 WIB — Pemerintah bersama Pertamina memperkuat koordinasi teknis dan administratif agar dua kapal tanker Indonesia, Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman, setelah Iran memberi respons positif atas permintaan Indonesia.
Kementerian ESDM menyebut koordinasi dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait lain di kawasan Teluk Persia. Pertamina melalui Pertamina International Shipping juga menyiapkan aspek teknis serta administrasi, sementara dua kapal itu masih berada di Teluk Arab/Teluk Persia.
Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM, mengatakan keselamatan menjadi fokus utama pemerintah. Sementara Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication Pertamina, menegaskan prioritas perusahaan tetap pada keselamatan awak kapal, keamanan kapal, dan muatannya.
Bagi masyarakat, dampak paling dekat dari isu ini adalah kekhawatiran terhadap pasokan energi. Namun Kementerian ESDM menyatakan ketersediaan BBM dan LPG nasional tetap aman pada periode arus balik Lebaran, dan pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan dari luar kawasan konflik untuk menjaga stabilitas energi domestik.
Latar belakang persoalan ini cukup penting. Sepanjang 2025, Pertamina mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah dan sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel di antaranya berasal dari Arab Saudi. Reuters sebelumnya juga melaporkan sekitar 25 persen impor minyak mentah Indonesia dan 30 persen impor LPG berasal dari Timur Tengah, sehingga gangguan di Hormuz tetap menjadi faktor yang sensitif bagi pasar energi nasional.
Pertamina Pride diketahui digunakan untuk mendukung kebutuhan energi nasional, sedangkan Gamsunoro melayani distribusi energi pihak ketiga. Karena itu, keberhasilan pelintasan aman kedua kapal bukan hanya soal kelancaran logistik, tetapi juga menyangkut kepastian rantai pasok energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik.
Apa berikutnya, pemerintah belum menyampaikan waktu pasti kapan dua kapal itu akan keluar dari Selat Hormuz. Untuk sementara, publik diminta tetap tenang karena pemerintah menegaskan pasokan dalam negeri masih terkendali, sementara proses diplomasi dan teknis tetap berjalan.
