[JAKARTA], Jumat, 6 Maret 2026, 00.40 WIB — Gangguan pasokan minyak dan gas akibat perang di Timur Tengah serta bencana di dalam negeri menunjukkan rapuhnya ketahanan energi Indonesia. Ketergantungan pada impor LPG dan sebagian minyak mentah, ditambah konsumsi BBM transportasi yang besar serta lonjakan listrik untuk AC, membuat risiko terasa langsung ke harga, distribusi, dan layanan publik.
Eskalasi perang di kawasan Teluk pada awal Maret 2026 menekan jalur logistik energi global, termasuk Selat Hormuz yang menjadi salah satu titik sempit pengapalan minyak dan gas.
Di saat lalu lintas kapal tanker dilaporkan melambat tajam, pemerintah menyiapkan pengalihan sumber pasokan agar kebutuhan energi domestik tidak terganggu.
Data resmi sektor energi menunjukkan ketergantungan impor bukan sekadar wacana. Pada 2023 juga produksi minyak mentah Indonesia tercatat sekitar 221 juta barel, sementara impor minyak mentah mencapai 132,4 juta barel.
Untuk produk hilir, impor BBM dilaporkan 26,8 juta kiloliter, dengan penjualan domestik 80,4 juta kiloliter. Pada komoditas rumah tangga, impor LPG mencapai 6,9 juta ton, ketika penjualan domestik sekitar 8,7 juta ton. Hal ini membuktikan sebagian besar kebutuhan masih ditopang pasokan luar negeri.
Pemerintah mengaitkan mitigasi impor dengan ketidakpastian geopolitik. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan, “maka kita mencari alternatifnya di Amerika.” Pernyataan itu menegaskan pola respons jangka pendek: diversifikasi asal pasokan untuk menjaga kontinuitas, terutama saat jalur pengapalan tertentu dinilai berisiko.
Di sisi permintaan, masalahnya lebih struktural. Transportasi menyerap porsi besar energi final Indonesia. Pada 2023, sektor ini menyumbang sekitar 36,74% konsumsi energi final. Ketika mobilitas warga bertumpu pada kendaraan berbahan bakar minyak, guncangan harga dan pasokan impor akan cepat merembet ke ongkos logistik, harga pangan, hingga biaya jasa di daerah.
Pada saat yang sama, tren bangunan yang tidak hemat energi menambah tekanan. Lembaga energi internasional memproyeksikan kepemilikan AC rumah tangga di Indonesia naik cepat dalam dekade mendatang, dan porsi listrik gedung untuk pendinginan berpotensi membesar, yang pada jam puncak bisa memperberat sistem kelistrikan.
Pola kerentanan ini muncul pula saat bencana, terutama ketika akses jalan terputus dan distribusi energi harus memutar. Contoh di Sumatra pada akhir 2025 menunjukkan distribusi BBM/LPG bisa berubah menjadi persoalan jam ketahanan stok, bukan lagi hitungan hari.
Pemerintah menerapkan strategi lintas moda (darat–laut–udara) untuk menembus wilayah terisolasi, termasuk pengalihan pasokan antarterminal dan instruksi operasi SPBU darurat. Rudy Sufahriadi, Ketua Tim ESDM Siaga Bencana menyatakan, “kami bergerak taktis.” Dampaknya bagi warga terlihat pada antrean, pembatasan pembelian, serta tertundanya aktivitas ekonomi ketika pasokan terlambat tiba.
Ke depan, mitigasi tidak cukup berhenti pada pindah asal impor. Indonesia perlu menurunkan intensitas konsumsi BBM di transportasi (angkutan massal, elektrifikasi bertahap, efisiensi logistik), memperketat standar efisiensi energi untuk bangunan/AC agar beban puncak listrik terkendali, serta memperkuat cadangan dan infrastruktur penyimpanan.
Di wilayah rawan bencana termasuk koridor distribusi di Sumatra, redundansi jalur suplai dan rencana distribusi darurat perlu menjadi bagian permanen dari desain layanan publik, bukan sekadar respons saat krisis.
