[BATAM/KEPRI], Minggu, 26 Oktober 2025, WIB — Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pembukaan KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, yang berlangsung 26–28 Oktober 2025. Rangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan negara mitra juga dijadwalkan. Kehadiran Indonesia dinilai strategis bagi penguatan konektivitas dagang dan pariwisata, khususnya kawasan perbatasan Sumatra yang bertumpu pada arus orang dan barang dengan Malaysia.
Presiden tiba di Malaysia pada Sabtu malam, 25 Oktober, dan disambut otoritas setempat. Kementerian Sekretariat Negara menyebut tema keketuaan ASEAN 2025 di Malaysia menekankan inklusivitas dan keberlanjutan. Agenda sepanjang KTT meliputi forum dengan ASEAN Plus Three, KTT Asia Timur, hingga pertemuan ASEAN–PBB.
Dari sudut Sumatra, potensi dampak langsung mencakup kelancaran pergerakan wisatawan dan pekerja lintas batas Batam–Johor, Tanjung Balai Karimun–Malaysia, hingga jalur laut Riau–Malaka. Stabilitas kebijakan bea-cukai dan penyelarasan standar layanan pelabuhan dapat mempercepat logistik produk perikanan, olahan makanan, dan manufaktur ringan.
Pernyataan resmi Setneg — “Rangkaian KTT ke-47 ASEAN berlangsung 26–28 Oktober 2025 di KLCC, Kuala Lumpur; Indonesia hadir untuk mendorong inklusivitas dan keberlanjutan.”
Bagi pelaku usaha di Kepri, Riau, dan Sumut, kepastian jalur logistik dan kemudahan perjalanan wisata menjadi titik tekan. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan momen promosi bersama diaspora, sementara otoritas pelabuhan menyiapkan penguatan layanan (jadwal kapal, terminal penumpang) menyambut liburan akhir tahun.
Sebagai latar, ASEAN merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan posisi terdepan bagi Malaysia dan Singapura dalam arus barang dari/ke Batam–Bintan–Karimun. KTT biasanya menghasilkan komunike dan kesepakatan kerja sama sektor prioritas seperti ekonomi digital, ketahanan pangan, dan konektivitas.
Agenda berikutnya, delegasi Indonesia mengikuti sesi-sesi kerja dan pertemuan bilateral. Masyarakat diimbau menunggu hasil resmi KTT untuk mengetahui tindak lanjut kebijakan domestik.
