BEDAH EDITORIAL, ACEH, 3 NOVEMBER 2025 – Puncak musim hujan di Sumatra bukan sekadar urusan payung dan pompa. Ini ujian menyeluruh bagi cara kita merencanakan dan merancang kota—dari kemiringan halaman rumah hingga tata ruang bantaran sungai, dari izin sumur bor sampai kesiapan masjid sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES). Tanpa kacamata perencanaan yang utuh, drainase kota akan selalu tertinggal oleh intensitas hujan yang makin tidak terduga.
Pertama, elevasi muka tanah harus kembali menjadi bahasa sehari-hari perencanaan. Banyak permukiman tumbuh di cekungan mikro—perbedaan tinggi beberapa puluh sentimeter saja sudah cukup membuat air mengumpul.
Pemerintah kota perlu memperbarui peta kontur detail dan profil longitudinal saluran, lalu menetapkan standar pengaliran di tingkat kavling: halaman dan pelataran parkir dibentuk (grading) agar air lari ke saluran lingkungan, bukan ke rumah tetangga.
Di ruas jalan, mahkota jalan harus lebih tinggi dan konsisten; tambal-sulam aspal yang menutup mulut drain patut dihentikan. Prinsipnya sederhana: air hujan ditahan sebentar di lokasi (infiltrasi), sisanya dialirkan cepat dan aman ke jaringan sekunder–primer.
Kedua, semPADAN sungai bukan sekadar garis di peta, melainkan sabuk keselamatan yang hidup. Di banyak kota Sumatra—dari Medan, Pekanbaru, Padang, hingga Palembang—tekanan kebutuhan ruang mendorong bangunan “merapat” ke tepi sungai.
Konsekuensinya, ruang lebah sungai untuk menampung limpasan saat hujan lebat hilang, tebing tergerus, dan akses perawatan saluran menjadi sulit. Penegakan batas sempadan sesuai ketentuan yang berlaku harus dibarengi strategi transisi: relokasi humanis, penataan ulang sebagai koridor hijau publik, jalur inspeksi, dan kolam retensi/ruang air musiman.
Di titik rawan, tebing diperkuat dengan solusi berbasis alam (vegetasi riparian, geotekstil) yang lebih ramah dibanding beton penuh, selama kondisi hidrolik memungkinkan.
Ketiga, pengambilan air tanah perlu dikendalikan ketat. Kota yang tumbuh di atas tanah aluvial atau gambut rentan terhadap penurunan muka tanah (land subsidence) bila ekstraksi air tanah berlebihan. Penurunan ini memperburuk genangan karena kemiringan aliran makin datar, sementara elevasi jalan kerap “naik” oleh lapis aspal baru—menciptakan mangkuk air di halaman warga.
Pemerintah daerah bisa mewajibkan pemilik bangunan besar beralih ke air perpipaan atau sistem daur ulang hujan untuk kebutuhan non-konsumsi, sembari memperbanyak sumur resapan dan permukaan berpori di kawasan komersial. Pengawasan izin sumur dalam perlu dihubungkan dengan data muka air tanah dan kejadian genangan, agar kebijakan tidak buta data.
Keempat, arsitektur drainase harus tiga lapis: mikro (kavling/rumah), meso (lingkungan/kelurahan), dan makro (kota/daerah aliran sungai). Di level mikro, taman atap, biopori, dan bak penampung hujan (rainwater harvesting) mengurangi beban puncak.
Di level meso, saluran lingkungan harus bersih dan punya kapasitas nyata (bukan sekadar lebar di gambar). Di level makro, sungai dan kanal primer dipelihara fungsinya: pengerukan berkala, pintu air dan pompa yang terinventarisasi jam operasinya, serta protokol buka-tutup terstandardisasi.
Semua lapis itu perlu sistem peringatan dini: prakiraan hujan lokal, tinggi muka air sungai, hingga notifikasi berbasis RW untuk rute aman.
Kelima, masjid sebagai TES adalah keunggulan sosial ruang Sumatra yang harus disiapkan profesional. Banyak warga spontan menuju masjid saat banjir malam hari karena lokasinya dekat dan elevasinya relatif lebih tinggi.
Agar benar-benar aman, pengurus masjid dan pemerintah setempat bisa menyiapkan: denah evakuasi yang jelas; zona terpisah untuk perempuan, anak, dan lansia; stok masker, selimut, dan air minum; colokan listrik aman di atas elevasi banjir; genset dan lampu darurat; toilet dengan septic yang terlindungi dari luapan; serta rak alas kaki dan area pengeringan sederhana.
Akses masuk masjid perlu bebas halangan dan ditandai reflektor; bila memungkinkan, sediakan jalur kursi roda dan titik kumpul yang tidak mengganggu operasi penyelamatan.
Keberhasilan drainase kota pada puncak musim hujan ditentukan oleh konsistensi tata kelola: data elevasi yang up to date, penegakan sempadan yang adil, pengendalian air tanah berbasis bukti, dan kesiapan tempat evakuasi yang terlatih.
Kota yang tahan hujan tidak dibangun hanya dengan proyek besar, melainkan oleh jutaan keputusan kecil yang serasi—dari kemiringan halaman, pilihan material perkerasan, sampai kebiasaan membuka pintu air tepat waktu.
