JAKARTA, Sabtu, 29 November 2025, 09.30 WIB — Pemerintah pusat mengerahkan empat pesawat angkut TNI, operasi modifikasi cuaca, dan tim lintas kementerian untuk mempercepat penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di tengah desakan sejumlah kalangan agar bencana di Sumatra ditetapkan sebagai darurat nasional setelah menelan lebih dari 160 korban jiwa dan puluhan ribu pengungsi.
Empat pesawat—tiga Hercules C-130 dan satu Airbus A400—dilepas dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Padang, Bandara Silangit (Tapanuli), Banda Aceh, dan Lhokseumawe.
Pesawat membawa tenda pengungsian, perahu karet, genset, peralatan komunikasi satelit, obat-obatan, dan logistik dasar lain yang ditujukan untuk memperkuat operasi SAR dan layanan di pengungsian di tiga provinsi terdampak.
Presiden Prabowo Subianto melalui Menko PMK menegaskan bahwa instruksi percepatan tanggap darurat sudah diberikan sejak hari pertama bencana.
“Sejak hari pertama, Presiden memerintahkan BNPB, TNI–Polri, dan pemda untuk bergerak. Bantuan yang dikirim hari ini difokuskan pada kebutuhan paling mendesak seperti alat komunikasi, perahu karet, dan genset agar operasi tanggap darurat lebih efisien,” ujar Menko PMK Pratikno di Halim.
Dalam pidato terpisah di peringatan Hari Guru Nasional 2025, Presiden menyampaikan duka mendalam atas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sekaligus memastikan pemerintah terus mengirim bantuan lewat jalur darat dan udara meski akses di lapangan masih terkendala cuaca dan infrastruktur rusak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa pengiriman bantuan udara telah dilakukan berulang kali sejak 25 November, dan akan berlanjut untuk menjangkau daerah terdalam.
Bagi warga Sumatra, kebijakan ini berwujud nyata dalam bertambahnya tenda pengungsian, dapur umum, dan dukungan medis di lokasi-lokasi seperti Tapanuli, Sibolga, Agam, Padang Pariaman, hingga Aceh Utara.
Pemerintah juga mengaktifkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di daratan dan mengalihkan awan hujan ke laut, memanfaatkan fase melemahnya siklon tropis Senyar.
Di sisi lain, DPR dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status darurat bencana nasional dengan alasan skala korban dan kerusakan lintas provinsi.
Pemerintah pusat merespons dengan menyatakan status masih dikaji sambil menekankan bahwa dukungan nasional sudah digelar selevel penanganan besar, termasuk pembentukan posko gabungan dan penguatan anggaran tanggap darurat di daerah.
Bagi warga dan pelaku usaha di Sumatra, fokus berikutnya adalah kecepatan distribusi bantuan ke desa-desa yang terputus dan pemulihan akses jalan, jembatan, serta jaringan komunikasi.
Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan tidak ada bantuan “mengendap” di gudang, memprioritaskan wilayah terisolasi di hulu sungai dan lereng perbukitan, serta melibatkan komunitas lokal dalam pemetaan kebutuhan agar pemulihan ekonomi dan layanan publik dapat berlangsung lebih cepat.
