MEDAN, Rabu, 8 Oktober 2025, WIB — Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta. Penunjukan jenderal polisi peraih Hoegeng Award 2022 ini menambah penguatan di jajaran Kemendagri dalam urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelantikan berlangsung bersama puluhan pejabat lain pada Rabu sore. Wiyagus, yang terakhir menjabat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri sebelum memasuki masa purnatugas, sebelumnya memimpin Polda Jawa Barat, Lampung, dan Gorontalo, serta pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia tercatat lulusan Akpol 1989 dan lahir di Tasikmalaya, 23 September 1967.
Presiden Prabowo Subianto — “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya… Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.” Kutipan itu dibacakan saat memandu pengucapan sumpah jabatan.
Bagi warga Sumatra, masuknya Wiyagus ke jajaran pimpinan Kemendagri berimplikasi pada percepatan koordinasi pusat–daerah, khususnya menyangkut konsolidasi APBD 2026, penguatan layanan administrasi kependudukan (NIK, KTP-el, KIA), serta pengawasan penyaluran Dana Desa. Latar belakang reserse–antikorupsi Wiyagus diharapkan mendorong tata kelola yang lebih akuntabel pada proyek infrastruktur dan layanan dasar di kabupaten/kota di Sumatra.
Di sisi rekam jejak, Wiyagus dikenal berintegritas saat memimpin Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim—rekam yang turut mengantarkannya meraih Hoegeng Award 2022 kategori Polisi Berintegritas. Kariernya di Polri juga meliputi posisi Wakapolda Maluku dan Wakapolda Jawa Barat. Setelah menjadi Kapolda Jabar (2023), ia dipercaya sebagai pejabat utama di Mabes Polri sebelum pensiun dan kini masuk kabinet sebagai Wamendagri.
Langkah lanjut, Kemendagri diperkirakan segera menyusun pembagian kerja rinci antara menteri dan wakil menteri untuk program prioritas 2025–2026, termasuk penguatan sistem pengawasan internal pemda, sinkronisasi perencanaan–penganggaran, serta penanganan isu strategis daerah seperti stunting, kebencanaan, dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah di Sumatra diimbau menyiapkan data program dan evaluasi kinerja agar koordinasi lintas level berjalan efektif.
