MEDAN, Rabu, 8 Oktober 2025, WIB — Pemerintah melalui Kementerian Hukum menetapkan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2025–2030 yang menyatukan dua kubu pasca Muktamar X Ancol. Muhamad Mardiono ditetapkan sebagai ketua umum, Agus Suparmanto wakil ketua umum, dan Taj Yasin Maimoen sekretaris jenderal. Keputusan ini diharapkan mengakhiri polemik dan membuka jalan konsolidasi hingga tingkat daerah, termasuk di Sumatra.
Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.02 TAHUN 2025 ditegaskan terbit pada Senin (6/10). Selain menempatkan Mardiono dan Agus dalam satu struktur, pimpinan PPP juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan muktamar serta menegaskan tidak ada pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPRD dari PPP. Langkah ini dimaksudkan meredam kegelisahan di daerah sembari memastikan roda layanan publik dan pembahasan APBD 2026 tetap berjalan.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas — “Sudah ada SK terbaru… sudah rekonsiliasi. Berikan kesempatan kepada internal PPP melakukan rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah.” Sementara Mardiono menambahkan, penyatuan di tingkat pusat akan diikuti penataan struktur daerah melalui forum musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang segera digelar.
Bagi warga Sumatra, pengesahan kepengurusan dan komitmen tanpa PAW berarti stabilitas kerja-kerja legislasi daerah: pembahasan anggaran layanan dasar (kesehatan, pendidikan), pengawasan belanja, hingga program UMKM. Di Riau, DPW PPP merespons dengan merangkul DPC dan anggota DPRD untuk konsolidasi—mencari titik temu pasca tarik-menarik politik beberapa bulan terakhir—sekaligus menekankan disiplin organisasi di lapangan.
Sebagai latar, Muktamar X PPP di Ancol pada 27–29 September 2025 sempat diwarnai kericuhan dan saling klaim ketua umum, yang kemudian berkembang menjadi dualisme kepengurusan. Setelah rangkaian mediasi internal, kedua pihak menyepakati islah dan menerima SK terbaru. Sejumlah DPW menyatakan dukungan terhadap rekonsiliasi, meski konsolidasi teknis di provinsi/kabupaten/kota masih memerlukan penyesuaian.
Tahap berikutnya, DPP PPP menyiapkan penyempurnaan struktur dan agenda Mukernas, disusul konsolidasi wilayah hingga musyawarah di tingkat cabang. DPW/DPC di Sumatra diimbau segera menuntaskan inventarisasi struktur dan agenda kerja, menjaga komunikasi dengan konstituen, serta fokus pada fungsi representasi dan pengawasan tanpa mengganggu layanan publik daerah.
