Di tengah korban banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar yang menembus ratusan jiwa, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional dan memilih fokus pada pembukaan akses serta bantuan logistik.
Pemkab Pidie Jaya memperbarui data korban banjir bandang: 20 warga meninggal, 18 masih hilang, dan puluhan ribu mengungsi di delapan kecamatan. Pencarian terus dilakukan di tengah akses yang masih terbatas.
Pemerintah pusat mengerahkan empat pesawat angkut TNI, operasi modifikasi cuaca, dan berbagai logistik darurat untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dengan dampak langsung bagi warga Sumatra.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga memastikan kebutuhan dasar korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terpenuhi, di tengah terus bertambahnya korban dan pengungsi.
Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari setelah banjir dan longsor di 16 kabupaten/kota menewaskan 22 orang dan memaksa lebih dari 20 ribu warga mengungsi.
Banjir bandang merobohkan tower transmisi 150 kV di ruas Arun–Bireuen dan mengakibatkan pemadaman listrik di sebagian wilayah Aceh. PLN UID Aceh mengerahkan personel untuk memulihkan pasokan secara bertahap.
Menko Polkam menyatakan pemerintah akan mengevaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Proses ini diklaim bertujuan menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Masyarakat Simeulue turun ke jalan menolak wacana pemindahan rute kapal Aceh Hebat 1. Mereka khawatir, tanpa kapal ini, harga bahan pokok di pulau ujung barat Aceh akan kembali melambung.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
