Pemkab Aceh Tamiang memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 3 Februari 2026 untuk mempercepat penanganan, rehabilitasi, dan distribusi bantuan.
BPH Migas menyebut pasokan BBM di Aceh aman dan 97% SPBU wilayah terdampak kembali beroperasi. Distribusi ke daerah akses terbatas dilakukan dengan skema khusus, termasuk kendaraan 4×4 dan jeriken/drum.
Pemkab Aceh Utara mengembalikan status tanggap darurat banjir 10–24 Januari 2026. Sejumlah kecamatan terdampak, pengungsian masih berjalan, dan pendataan kerusakan dilanjutkan.
Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Januari 2026 untuk mempercepat pembersihan, distribusi logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan akses jalan dan jembatan.
Sepuluh kabupaten di Aceh memperpanjang status tanggap darurat banjir dan longsor hingga awal Januari 2026. Pemprov menekankan pemenuhan logistik, layanan dasar, dan pemulihan akses.
Pemkab Aceh Utara memperpanjang status tanggap darurat banjir dan longsor hingga 29 Desember 2025. Posko induk di Pendopo Bupati Lhokseumawe dan posko pembantu di Lhoksukon tetap beroperasi untuk distribusi bantuan.
Pemulihan pascabanjir di Aceh Tamiang berlanjut. Kemenag menyiapkan KUA Manyak Payed sebagai posko, sementara BNPB menyebut status tanggap darurat di sejumlah daerah Aceh diperpanjang untuk optimalkan penanganan.
Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga Kamis, 25 Desember 2025, menyusul masih besarnya dampak banjir dan longsor serta ratusan ribu warga yang mengungsi.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
