PEKANBARU, Selasa, 7 April 2026, 08.00 WIB — Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kerap kembali menjadi ancaman di Sumatra saat cuaca mulai mengering. Bagi warga, ini bukan sekadar soal api di kawasan hutan, melainkan ancaman asap, gangguan sekolah, transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Karhutla di Sumatra paling sering dibicarakan saat memasuki musim kemarau, terutama di wilayah yang memiliki bentang lahan gambut luas seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. BMKG pada 2026 kembali menempatkan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan dalam provinsi prioritas penanganan karhutla, sementara kajian BNPB menunjukkan wilayah Sumatra memang berulang kali menjadi kawasan rawan karena kombinasi faktor cuaca, kondisi lahan, dan penggunaan api di lapangan.
Masalah utamanya bukan hanya musim kering. Banyak kajian resmi menjelaskan bahwa sebagian besar karhutla dipicu aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan membakar, lalu diperparah oleh pengeringan gambut akibat kanal atau drainase. Saat gambut kehilangan kelembapan, api lebih mudah menyala dan bahkan bisa membara di bawah permukaan tanah dalam waktu lama, sehingga jauh lebih sulit dipadamkan dibanding kebakaran permukaan biasa.
Teuku Faisal Fathani, Kepala BMKG, mengingatkan bahwa kondisi lebih kering harus diantisipasi sejak awal. Ia menyebut, “kita harus bersiap karena tantangan Karhutla tahun ini akan lebih berat,” saat memaparkan potensi cuaca 2026 dalam apel kesiapsiagaan di Riau. Peringatan itu menegaskan bahwa pencegahan harus dimulai sebelum api meluas, bukan sesudah kabut asap muncul.
Dampaknya bagi warga sangat nyata. Asap karhutla dapat mengganggu pernapasan, menekan aktivitas sekolah, membatasi transportasi, serta menghambat perdagangan dan distribusi barang. BNPB menilai dampak karhutla bersifat multidimensi karena menyentuh kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi rumah tangga. Bagi daerah yang bergantung pada kebun, pasar tradisional, dan mobilitas harian, gangguan kecil sekalipun bisa cepat terasa dalam pendapatan keluarga.
Pengalaman bertahun-tahun menunjukkan pemadaman saja tidak cukup. Setelah kejadian besar 2015, pemerintah memperkuat patroli terpadu, deteksi dini berbasis satelit, restorasi gambut, dan pemberdayaan masyarakat seperti Desa Peduli Api. Di saat yang sama, BMKG menekankan pentingnya membasahi lahan gambut sebelum puncak kemarau, termasuk menjaga kanal tetap berair agar lahan tidak cepat kering dan mudah terbakar.
Apa berikutnya, warga perlu memahami bahwa karhutla adalah isu layanan publik sekaligus lingkungan. Petani dan pemilik lahan perlu menghindari pembakaran untuk pembukaan lahan, warga desa perlu cepat melapor bila menemukan titik api kecil, dan pemerintah daerah harus menjaga kesiapsiagaan sebelum musim kering mencapai puncaknya. Untuk pembaca Sumatra, inti persoalannya sederhana: karhutla berulang bukan karena api datang tiba-tiba, tetapi karena cuaca kering, gambut yang rapuh, dan pencegahan yang terlambat sering bertemu pada waktu yang sama.
