GEMASUMATRA.COM – Penunjukan Purbaya Yudha Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati terus menjadi sorotan. Bukan hanya soal kebijakan fiskal yang akan diusung, tetapi juga gaya komunikasinya yang blak-blakan dan lugas, yang dianggap berbeda dari pendahulunya.
Gaya yang disebut sebagian pengamat sebagai “koboi” ini ternyata memunculkan optimisme baru di kalangan publik.
Purbaya dinilai mampu menyampaikan isu ekonomi yang rumit dalam bahasa sederhana, sehingga lebih mudah dipahami masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi jarak antara pemerintah dan rakyat terkait arah kebijakan fiskal.
Dalam beberapa kesempatan, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan lebih pro rakyat, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja. Ia juga berani menyinggung isu sensitif, seperti efisiensi anggaran dan evaluasi proyek-proyek yang dinilai kurang tepat sasaran.
Ekonom menilai, gaya komunikatif tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong transparansi pengelolaan anggaran.
Namun, mereka juga mengingatkan agar gaya bicara lugas itu diimbangi dengan langkah konkret dan konsistensi kebijakan, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal dan mengendalikan inflasi.
Purbaya sendiri sudah menunjukkan gebrakan awal dengan mengumumkan rencana penempatan Rp 200 triliun dana pemerintah di perbankan untuk memperkuat likuiditas. Kebijakan ini dianggap sinyal bahwa ia akan membawa pendekatan fiskal yang lebih ekspansif dan berani mengambil risiko demi pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, sejumlah pihak tetap menunggu bukti nyata implementasi kebijakan. Publik berharap gaya tegas Purbaya tidak hanya sekadar retorika, melainkan benar-benar terwujud dalam kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Bagi investor, perubahan gaya ini menandakan babak baru dalam komunikasi fiskal Indonesia. Selama kebijakan dijalankan dengan disiplin dan terukur, gaya koboi Purbaya bisa menjadi katalis positif bagi kepercayaan pasar dan percepatan pembangunan ekonomi nasional.
