GEMASUMATRA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan menggelar diskusi strategi kebijakan hukum yang membahas tentang formasi jabatan notaris dan kategori daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 16 September 2025, dan diikuti secara daring oleh pejabat hukum, akademisi, serta masyarakat profesional yang berkecimpung di bidang kenotariatan.
Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai regulasi terbaru sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel dalam sambutannya menekankan bahwa notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui diskusi ini kita ingin memastikan bahwa formasi jabatan notaris diatur secara tepat sesuai kategori daerah. Hal ini penting agar pelayanan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di wilayah terpencil,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM pusat serta organisasi notaris menyampaikan pandangan mereka terkait tantangan profesi notaris. Isu yang dibahas mencakup kebutuhan pemerataan jumlah notaris, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi di tengah dinamika hukum yang terus berkembang.
Peserta diskusi aktif memberikan masukan, terutama mengenai kondisi lapangan di Sumatera Selatan. Mereka menyoroti masih adanya daerah yang kekurangan notaris sehingga pelayanan publik menjadi lambat. Usulan untuk menambah formasi dan memperluas distribusi jabatan notaris menjadi salah satu rekomendasi utama.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Kemenkumham dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil diskusi akan menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam mengatur formasi jabatan notaris secara nasional.
Diskusi kebijakan jabatan notaris yang digelar Kanwil Kemenkum Sumsel menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi dan merumuskan langkah strategis dalam memperkuat pelayanan hukum. Dengan pemerataan formasi dan peningkatan kompetensi notaris, diharapkan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan dapat memperoleh layanan hukum yang lebih cepat dan berkualitas.
