BANDA ACEH, Selasa, 23 September 2025, WIB — Pemerintah Aceh meminta dukungan pemerintah pusat agar rencana pembangunan Terowongan Geurutee diprioritaskan dalam program infrastruktur nasional. Terowongan di ruas perbukitan Geurutee—penghubung Banda Aceh menuju kawasan barat selatan—dianggap krusial untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memangkas waktu tempuh, serta memperlancar arus logistik antardaerah.
Pemprov Aceh menyebutkan pengajuan resmi dan pembahasan teknis dengan kementerian terkait telah dilakukan dalam beberapa pertemuan di Jakarta pada pertengahan September 2025. Selain menyodorkan berkas usulan, Pemprov menekankan rekam jejak kecelakaan di jalur menanjak–menurun Geurutee dan kemacetan pada jam sibuk serta saat musim liburan. [Menunggu verifikasi detail notulen dan hasil keputusan antarkementerian]
“Harapan kami, terowongan yang sudah lama direncanakan ini bisa segera dibangun demi keselamatan dan konektivitas wilayah,” ujar Muzakir Manaf, Gubernur Aceh. Ia menambahkan, proyek tersebut akan mengurangi gangguan arus barang dan jasa, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil di lintasan Banda Aceh–Aceh Jaya–barat selatan. [Kutipan bersumber dari pernyataan yang dipublikasikan media; menunggu rilis tertulis Pemprov]
Dari sisi manfaat, terowongan diproyeksikan memangkas waktu tempuh di segmen tanjakan–turunan curam yang selama ini menjadi titik rawan. Efek multiplikasinya mencakup efisiensi biaya logistik, kelancaran distribusi hasil perikanan dan pertanian dari pesisir barat selatan ke Banda Aceh, serta potensi meningkatnya wisata lintas-kabupaten. Bagi pengguna harian—pekerja, pedagang antarkota, hingga angkutan umum—rute yang lebih aman dan stabil akan menekan biaya operasional kendaraan serta risiko kecelakaan.
Secara historis, gagasan terowongan Geurutee sudah mengemuka lebih dari satu dekade. Sejumlah pihak, termasuk legislatif tingkat provinsi dan tokoh masyarakat, menilai opsi terowongan merupakan solusi jangka panjang dibanding sekadar pelebaran jalan. Namun, kebutuhan investasi besar, kajian geologi, dan penataan pembiayaan lintas-instansi membuat proyek ini berulang kali tertahan pada tahap perencanaan. Di sisi lain, warga dan pengemudi yang rutin melintasi jalur tersebut mendesak solusi permanen karena kondisi medan yang ekstrem.
Langkah berikutnya, Pemprov Aceh menyebut akan menyiapkan pemutakhiran data lalu lintas, peta titik rawan, dan analisis manfaat–biaya sebagai lampiran tambahan. Pemerintah daerah juga membuka opsi skema pembiayaan campuran—APBN, dukungan Badan Layanan Umum, atau kemitraan badan usaha—selama tidak mengorbankan keterjangkauan layanan publik. Sambil menunggu keputusan pusat, Pemprov mendorong pemeliharaan berkala, penambahan rambu, guardrail, serta manajemen lalu lintas di tanjakan–turunan Geurutee untuk menekan risiko kecelakaan.
