[SUMATRA], Minggu, 9 November 2025, 16.00 WIB — Pemerintah menetapkan 50 proyek jalan tol sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Permenko Perekonomian No. 16/2025. Sedikitnya 14 ruas berada di jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dengan fokus penguatan konektivitas Aceh–Sumatera Utara–Jambi untuk menekan biaya logistik dan memangkas waktu tempuh lintasprovinsi.
Dalam daftar PSN terbaru itu, koridor Sumatra mencakup antara lain: Sigli–Banda Aceh (Aceh); Medan–Binjai, Kisaran–Tebing Tinggi, Tebing Tinggi–Pematang Siantar–Parapat–Tarutung–Sibolga, Binjai–Langsa (Sumut); Rengat–Pekanbaru (Riau); Betung (Sp. Sekayu)–Tempino–Jambi, Jambi–Rengat (Jambi–Riau); Kayu Agung–Palembang–Betung, Simpang Indralaya–Muara Enim (Sumsel); serta Lubuklinggau–Curup–Bengkulu (Sumsel–Bengkulu). Skema pembiayaan mayoritas KPBU menegaskan dorongan investasi swasta pada percepatan konstruksi.
“Pembangunan jalan tol tetap kami teruskan, fokusnya konektivitas,” ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, menegaskan arah kebijakan percepatan ruas yang menghubungkan pusat ekonomi antardaerah. Pernyataan ini sejalan dengan penetapan 50 proyek tol sebagai PSN pada pertengahan Oktober 2025.
Di lapangan, sejumlah ruas prioritas menunjukkan kemajuan. Binjai–Langsa Seksi Tanjung Pura–Pangkalan Brandan (18,85 km) dibuka operasional tanpa tarif mulai 11 Maret 2025 untuk mendukung arus Lebaran.
Di Jambi, Betung–Tempino–Jambi Seksi Tempino–Ness (±18,5 km) memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (predikat bintang 5) pada 22 Agustus 2025, lalu dibuka operasional tanpa tarif pertengahan September 2025. Kedua langkah ini memperpendek perjalanan Sumut–Aceh dan memperlancar arus Sumsel–Jambi sebagai bagian koridor timur Sumatra.
Dampak bagi warga dan pelaku usaha di Sumatra: potensi pemangkasan waktu tempuh Palembang–Jambi dan Medan–perbatasan Aceh; biaya angkut komoditas perkebunan/perikanan menurun; serta pemerataan akses ke destinasi wisata (Danau Toba, pesisir timur Sumatra).
UMKM di rest area berpeluang memperluas pasar, sementara pemerintah daerah bisa menata simpul logistik (pelabuhan, kawasan industri) agar terhubung langsung ke ruas tol prioritas.
Sebagai latar, operator JTTS Hutama Karya menegaskan strategi percepatan pada seksi yang memberi dampak langsung ke logistik pangan dan mobilitas harian, sejalan dengan target pemerintah periode 2025–2026.
Di sisi kebijakan, penetapan PSN 2025 menempatkan koridor Sumatra sebagai tulang punggung konektivitas barat Indonesia, berdampingan dengan rencana penyelesaian beberapa ruas prioritas nasional lain pada 2026.
Warga dan pelaku usaha memantau jadwal pembukaan fungsional/operasional tiap seksi; pelaku logistik menyesuaikan rute dan waktu muat untuk menghindari antrean di gerbang tol baru; pemda menyiapkan akses feeder (jalan kolektor, simpang susun) agar manfaat ruas prioritas cepat dirasakan hingga ke desa/kawasan industri.
