Fatih Architecture Studio Banner
Fatih Architecture Studio Banner

Pemerintah Hitung Kebutuhan Pemulihan Banjir Sumatra Rp 51,82 triliun

Aceh paling besar, disusul Sumut dan Sumbar; angka masih bergerak.

Kebutuhan pemulihan banjir Sumatra Rp 51.82 triliun
Kebutuhan pemulihan banjir Sumatra Rp 51.82 triliun

BANDA ACEH, Minggu, 14 Desember 2025, 09.30 WIB — Pemerintah menghitung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak banjir bandang serta longsor di tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—dengan estimasi awal Rp 51,82 triliun. Perhitungan disebut masih dapat bertambah seiring pembaruan data kerusakan dan kebutuhan warga.

Dalam rapat koordinasi di Aceh, Kepala BNPB melaporkan Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan pemulihan terbesar. Dana pemulihan direncanakan untuk mendukung layanan bagi pengungsi, pemulihan infrastruktur, percepatan santunan, hingga penguatan logistik berjenjang dari desa/gampong.

Rincian estimasi awal yang disampaikan menyebut kebutuhan Aceh Rp 25,41 triliun, Sumatera Utara Rp 12,88 triliun, dan Sumatera Barat Rp 13,52 triliun. Pemerintah juga menyebut beberapa wilayah yang relatif lebih pulih dapat lebih dulu masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca Juga:  Harga Beras Cenderung Turun, SPHP Bulog Kuat di Sumatra; Cek Angka Aceh & Sumsel

“Tentu saja, data ini belum akurat… masih terus kami lengkapi,” kata Suharyanto, Kepala BNPB, saat menyampaikan laporan dalam rapat di Aceh.

Bagi warga Sumatra, arah kebijakan pemulihan ini menentukan kecepatan perbaikan rumah, sawah, bendungan, jalan, dan layanan dasar yang sempat terganggu. Pemerintah menyebut hunian sementara (huntara) disiapkan untuk memindahkan warga dari tempat pengungsian, sebelum dilanjutkan dengan hunian tetap (huntap) serta relokasi bagi lokasi yang dinilai tidak aman.

Baca Juga:  Aceh Tamiang Usulkan 10 Hektare Lahan Huntara

Di sisi lain, penyaluran bantuan dan pemulihan sering menghadapi tantangan akses, validasi data penerima, serta kebutuhan lintas sektor (perumahan, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan). Karena itu, pemerintah menekankan koordinasi pusat-daerah dan pembaruan data lapangan agar bantuan tepat sasaran.

Tahap berikutnya mencakup finalisasi perhitungan kerusakan, penetapan prioritas proyek pemulihan, dan penyusunan jadwal pelaksanaan. Warga yang terdampak diminta memastikan pendataan berlangsung baik di tingkat gampong/kelurahan, menyimpan dokumen penting di tempat aman, serta melapor ke posko resmi jika belum tercatat sebagai penerima bantuan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *