[ACEH], Senin, 19 Januari 2026, 12.00 WIB — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Aceh dalam kondisi aman, termasuk di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang akses jalannya masih terbatas. BPH Migas menyebut 97 persen SPBU di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, dengan distribusi khusus untuk desa terisolasi.
Pernyataan itu disampaikan setelah kunjungan lapangan ke area terdampak di Aceh, termasuk wilayah yang terhubung ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. Dalam pemulihan akses, BPH Migas menyebut distribusi BBM dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga untuk menormalisasi pasokan agar aktivitas warga—termasuk kebutuhan genset dan mobilitas layanan publik—tidak tersendat.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan kondisi umum pasokan dan operasi SPBU mulai stabil. Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas — “Secara umum, pasokan BBM di provinsi ini dalam keadaan aman dan untuk wilayah terdampak, sebanyak 97 persen SPBU telah beroperasi kembali.” Ia juga menjelaskan Aceh mendapat keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual tanpa barcode untuk mencegah kepanikan dan memudahkan aktivitas warga di masa pemulihan.
Dampaknya bagi warga paling terasa di daerah yang jalannya belum pulih penuh. BPH Migas menyebut keterbatasan infrastruktur membuat armada tangki yang dapat melintas ke wilayah perbaikan hanya sekitar 8 kiloliter. Karena itu diterapkan pola distribusi khusus menggunakan jeriken atau drum yang disiapkan Pertamina dan diangkut kendaraan double cabin berpenggerak 4×4 agar BBM menjangkau desa-desa yang terisolasi.
Sebagai konteks, Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari terhitung 9 Januari sampai 22 Januari 2026. Perpanjangan status tanggap darurat itu menjadi payung koordinasi lintas instansi untuk akses jalan, logistik, serta pemulihan layanan dasar, termasuk energi di wilayah terdampak.
Ke depan, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mempercepat pemulihan akses jalan dan jembatan agar distribusi kembali normal. Warga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan, memanfaatkan kanal resmi SPBU, dan melaporkan kelangkaan atau antrean tidak wajar ke instansi terkait setempat. Jika desa masih terisolasi, koordinasi distribusi biasanya dilakukan melalui posko dan petugas lapangan untuk memastikan BBM prioritas (genset, layanan kesehatan, dan logistik) terpenuhi.
