BANDA ACEH — Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan masa transisi darurat menuju pemulihan pascabanjir selama 44 hari, mulai 18 November hingga 31 Desember 2026. Keputusan tersebut diambil setelah masa tanggap darurat selama 14 hari berakhir pada 17 November.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan bahwa peralihan status diputuskan melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Rabu, 18 November 2026. Masa transisi dimaksudkan agar penanganan dampak bencana berlanjut ke pemulihan pelayanan dan prasarana masyarakat.
Banjir pada awal November dilaporkan memengaruhi 22 gampong di lima kecamatan. Dalam tahap berikutnya, pemerintah daerah memprioritaskan kebutuhan dasar warga, pendataan kerusakan, pembersihan lingkungan, perbaikan fasilitas umum, dan pemulihan kegiatan sosial ekonomi.
Pemulihan infrastruktur menjadi perhatian
Sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian antara lain pengendalian banjir di Krueng Meureudu dan Krueng Ulim, perbaikan Jembatan Krueng Meureudu, serta pemulihan layanan air bersih di Panteraja. Pemerintah daerah juga menyiapkan penanganan hunian tetap bagi warga terdampak.
Penetapan masa transisi tidak berarti seluruh kerusakan telah tertangani. Pelaksanaan program masih memerlukan koordinasi antarlembaga, penentuan prioritas, dan verifikasi kondisi lapangan sebelum pekerjaan permanen dilakukan.
Sumber informasi: laporan ANTARA pada 18 November 2026 dan pemberitaan Media Indonesia tentang masa transisi pemulihan Pidie Jaya. Foto unggulan merupakan ilustrasi banjir, bukan dokumentasi kejadian ini.






